Jalani Sidang Vonis, Eks Mensos Idrus Marham Berharap Dihukum Ringan

Kuasa hukum Idrus, Samsul Huda mengatakan kliennya berharap majelis hakim akan menjatuhkan vonis ringan dalam persidangan yang berjalan pada hari ini. 

"Harapan kami majelis hakim memberikan putusan kepada saudara Idrus seringan-ringannya," kata Samsul ketika dikonfirmasi Selasa pagi (16/4). 

Selama persidangan, jaksa KPK menduga Idrus ikut bersalah karena menerima suap senilai Rp2,2 miliar dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo. 

Persidangan Idrus sudah bergulir sejak (15/1) lalu. Namun, dalam sidang tuntutan, Idrus sempat mengungkap keberatan terkait fakta yang muncul di persidangan. Ia mengklaim tidak menerima uang dari Eni Saragih. 

"Kalau memperhatikan fakta-fakta tadi, sangat jauh, contohnya, saya bersama-sama menerima (uang). Malah uang saya itu dipinjam Eni, kok. Ya sudah lah, Eni juga sudah mengakui meminjam uang," kata Idrus, tertawa. 

Idrus pun menilai tuntutan yang dibacakan jaksa hanya menyalin sebagian besar isi materi dakwaan yang disampaikan tahun lalu. Padahal, menurut dia, seharusnya justru dakwaan itu lah yang diuji di persidangan. 

"Saya sampaikan di awal bahwa dakwaan itu prinsip-prinsip dasar dengan dugaan kepada saya dalam perkara, dan ini diuji di persidangan. Jadi, fungsi persidangan menguji dakwaan itu. Apakah dakwaan itu benar atau tidak, diuji di persidangan ini," kata Idrus. 

Kendati Idrus dituntut lima tahun penjara, namun jaksa tidak menyarankan agar Majelis Hakim mencabut hak politik Idrus, lantaran ketika melakukan tindak kejahatan itu posisinya bukan sebagai penyelenggara negara. Jaksa juga tidak menuntut adanya uang pengganti kepada Idrus karena hal itu sudah dibebankan kepada terpidana Eni Maulani Saragih. 

"Terhadap Eni Maulani Saragih telah dimintakan pembayaran uang pengganti sejumlah Rp10,35 miliar dan SGD$40 ribu, termasuk di dalamnya uang sejumlah Rp2,25 miliar yang Eni Maulani Saragih terima bersama-sama dengan terdakwa guna keperluan pelaksanaan munaslub Partai Golkar. Karenanya terhadap diri terdakwa tidak dikenakan lagi pembayaran uang pengganti," tutur JPU Heradian Salipi.

Ringannya tuntutan jaksa kepada Idrus dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, Idrus belum pernah berbuat pidana. Kedua, ia bersikap sopan selama di persidangan. 

"Ketiga, terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya," tutur jaksa. 

Fakta Idrus menjadi terdakwa kasus korupsi sempat mencoreng Kabinet Indonesia Kerja di era Presiden Jokowi-Jusuf Kalla. Sebab, ia menjadi Menteri pertama yang tersangkut kasus korupsi dan ditahan oleh KPK. 

Sebelum status hukumnya diumumkan secara resmi oleh KPK, Idrus sudah lebih dulu mengaku ke publik kalau ia sudah dinyatakan lembaga antirasuah sebagai tersangka. Ia kemudian menemui Presiden Jokowi untuk mengajukan pengunduran diri sebagai Mensos dan mundur sebagai kader Partai Golkar. 

Idrus kemudian ditahan dan resmi mengenakan rompi oranye KPK pada 31 Agustus 2018 usai diperiksa oleh penyidik.