Jelang Debat Capres 2019, Prabowo-Sandi Minta Masukan SBY

Direktur Materi Debat dan Kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN), Sudirman Said mengungkapkan paslon nomor urut 2 akan dengan senang hati hadir bersua SBY. Sebab, kata Sudirman Said, hal itu adalah momentum untuk berkonsultasi jelang debat yang akan digelar 17 Januari mendatang.

Eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut mngungkapkan SBY adalah sosok yang tepa untuk memberi masukan. Terlebih SBY juga pernah berhasil memenangkan Pilpres sebanyak dua periode berturut-turut.

Selain itu juga, beberapa akademisi dan profesor tak luput dari BPN untuk dimintai masukan. Tujuannya, agar banyak masukan yang masuk dan bisa dipertimbangkan lagi

"Mereka diharapkan memberikan masukan-masukan yang baik kepada calon kita," kata pria berusia 55 tahun tersebut.

Ketika disinggung mengenai tema debat pertama yang akan mengangkat masalah hukum, korupsi, terorisme, serta pelanggaran Hak Asasi Manusia, Sudirman mengatakan bahwa capres-cawapres nomor urut 2 tak merasa ada masalah, terutama saat dikait-kaitkan kepada Prabowo tentang kasus HAM yang terjadi saat medio 90-an.

"Buat kami InsyaAllah tak ada yang lebih sensitif karena semua masalah penting. Mengenai HAM, itu kan sesuatu yang terus diulang-ulang dan ini adalah majunya Pak Prabowo untuk kali ketiga, yaitu sekali sebagai cawapres dan dua kali sebagai capres, dan di dua kesempatan terdahulu isu ini sudah pernah dimunculkan," bebernya.

Dari pada bergulir menjadi bola liar, Sudirman berujar bahwa semuanya sudah diurus oleh penegak hukum. Menurut Sudirman, tak ada apapun yang mengarah kepada pelanggaran hukum, jadi hal itu bukanlah masalah.

Sedangkan, mengenai format acara debat nantinya seperti apa, BPN masih menunggu sikap dari KPU. Pihaknya akan mengikuti keputusan yang telah dibuat oleh penyelenggara pemilu tersebut.

"Masalah penentuan moderator, panelis, itu sesuai dengan putusan KPU karena menurut saya KPU punya pertimbangan yang baik," paparnya.

Sementara, Ketua KPU, Arief Budiman mengaku belum menentukan waktu jamnya saat debat pertama dilakukan. Ia malah balik mempertanyakan mengenai poster yang sudah beredar, padahal KPU belum pernah mengeluarkan pernyataan apapun terkait jam pelaksaanan debat.

Pria asal Surabaya ini meminta masyarakat harus tahu dulu mengenai kebenaran informasi dan siapa yang menyebar poster tersebut. Sebab, semua pihak seakan menimpali KPU seolah pihaknya sudah memberikan keputusan.

"Dalam rapat-rapat sebelumnya kan semua hadir, pernah enggak kita memutuskan jamnya? Ya jangan seolah-olah menghakimi KPU sudah melakukan hal begitu," tuturnya.