Jengkel Lagi dengan Menterinya, Jokowi: 3 Bulan WFH Malah Kayak Cuti!

09 Jul 2020, 12:45 WIB

Rapat Terbatas Percepatan Pembangunan PSN Jalan Tol Trans Sumatra dan Tol Cisumdawu pada Senin, (7/7/2020) (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo kembali meminta menterinya untuk bekerja lebih keras lagi. Ia menyinggung bahwa menteri-menterinya tak memiliki rasa krisis di tengah pandemik COVID-19 saat ini. Pasalnya, ia merasa selama 3 bulan para menterinya bekerja dari rumah, tidak ada kinerja yang progresif.

"Jangan sampai 3 bulan yang lalu kita menyampaikan bekerja dari rumah, work form home. Yang saya lihat ini kayak cuti malahan. Padahal pada kondisi krisis kita harusnya kerja lebih keras lagi," kata Jokowi dalam rapat terbatas, Selasa 7 Juli 2020.

1. Jokowi ingin menterinya kerja lebih keras lagi

Presiden Jokowi saat memberikan rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa 7 Juli 2020 (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)

Jokowi meminta para pembantunya itu bekerja dengan cepat. Ia juga tak ingin kinerja menterinya biasa-biasa saja di tengah pandemik virus corona yang melanda saat ini.

"Kerja lebih keras dan kerja lebih cepat. Itu yang saya inginkan pada saat kondisi seperti ini. Membuat Permen yang biasanya dua minggu, ya sehari selesai. Buat PP yang biasanya sebulan, ya dua hari selesai. Itu lho yang saya inginkan," ujar Jokowi.

2. Jokowi minta kerja secara extraordinary

Presiden Jokowi saat memberikan rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa 7 Juli 2020 (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)

Lalu, Jokowi mengatakan par menterinya untuk bekerja secara tak biasa dan mencari cara-cara sederhana. Mengubah dari cara-cara yang sebelumnya rumit, menjadi lebih sederhana.

"Dari cara yang SOP normal, kita harus ganti channel ke SOP yang shortcut. SOP yang smart-shortcut," ungkapnya.

"Gimana caranya? Bapak, Ibu dan saudara-saudara lebih tahu dari saya untuk menyelesaikan ini. Kembali lagi, jangan biasa-biasa saja," kata Jokowi lagi.

3. Jokowi tegur Prabowo, Nadiem, hingga Idham Azis soal percepatan anggaran

Presiden Joko Widodo (tengah) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Jokowi lalu meminta seluruh kementerian dan lembaga agar menghentikan anggaran belanja untuk produk luar negeri. Sebaliknya, ia meminta agar seluruh belanja diprioritaskan untuk belanja di dalam negeri.

Menurut Jokowi, dengan mempercepat belanja pemerintah, hal itu dapat menggerakkan perekonomian. Itu bisa menjadi kunci bagi pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemik.

"Saya minta semuanya dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Ini Kemendikbud ada Rp70,7 triliun, Kemensos Rp104,4 triliun, Kemenhan Rp117,9 triliun, Polri Rp92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp32,7 triliun," ungkap Jokowi.

4. Jokowi singgung Menhan agar tak belajar dari luar

Persiapan Presiden Jokowi kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020) (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)

Kemudian, orang nomor satu di Indonesia itu meminta jajarannya untuk bekerja berdasarkan konteks krisis dan tidak seperti dalam keadaan normal biasa. Ia juga mengingatkan tentang pembelanjaan pemerintah yang harus mengutamakan produk-produk dalam negeri.

"Misalnya di Kemenhan, bisa saja di DI (Dirgantara Indonesia), beli di Pindad, beli di PAL. Yang bayar di sini ya yang cash, cash, cash. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), beli produk dalam negeri. Saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini," tuturnya.

"Saya kira belanja-belanja yang dulu belanja ke luar, direm dulu. Beli, belanja, yang produk-produk kita. Agar apa? Ekonomi kena trigger, bisa memacu growth kita, pertumbuhan (ekonomi) kita," lanjut Jokowi.