Jerat Baru dalam UU Terorisme

Setidaknya ada 15 poin yang direvisi dalam UU Terorisme. Menurut Syafii, Ke-15 poin itu termaktub dalam 5 bab baru di UU Terorisme yakni bab terkait pencegahan, bab terkait korban aksi terorisme, bab kelembagaan, bab pengawasan dan peran TNI. Khusus terkait pencegahan, ada empat pasal baru yang ditambahkan, yakni pasal 43A, 43B, 43C, dan 43D. 

Pasal-pasal tersebut utamanya menyangkut kriminalisasi baru terhadap berbagai modus baru tindak pidana terorisme, seperti jenis bahan peledak, mengikuti pelatihan militer atau paramiliter atau latihan lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme.

UU tersebut juga megatur pemberatan sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme baik permufakatan jahat, persiapan, percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorism dan perluasan sanksi pidana terhadap korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang-orang yang mengarahkan kegiatan korporasi. 

Secara khusus, UU tersebut juga menambahkan sanksi khusus bagi pelaku yang melibatkan anak. Disisipkan dalam pasal 16A, ‘setiap orang yang melakukan tindakan pidana terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)’. Ancaman sanksi baru itu, bisa dikata, dikeluarkan mengacu pada fenomena pelibatan anak-anak dalam serangkaian aksi bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya pada Minggu, 13 Mei 2018. 

Selain itu, Syafii menambahkan, terdapat sejumlah rumusan fundamental yang strategis dari hasil masukan berbagai anggota pansus bersama panja pemerintah. Pertama,  adanya definisi terorisme agar lingkup kejahatan terorisme dapat diidentifikasi secara jelas sehingga tindak pidana terorisme tidak diidentikkan dengan hal-hal sensitif berupa sentimen terhadap kelompok atau golongan tertentu, tapi pada aspek perbuatan kejahatannya.

Kedua, menghapus sanksi pidana pencabutan status kewarganegaraan. Hal ini dikarenakan, sesuai dengan Universal Declaration of Human Rights 1948, adalah hak bagi setiap orang atas kewarganegaraan dan tidak seorang pun dapat dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya.

Ketiga, menghapus pasal yang dikenal oleh masyarakat sebagai Pasal Guantanamo yang menempatkan seseorang sebagai terduga terorisme di tempat atau lokasi tertentu yang tidak dapat diketahui oleh publik. Keempat, menambahkan ketentuan mengenai perlindungan korban tindak pidana terorisme secara komprehensif mulai dari definisi korban, ruang lingkup korban, pemberian hak hak korban. 

“Semula di UU 15/2003 hanya mengatur kompensasi dan restitusi saja. Kini dalam UU Terorisme yang baru telah mengatur pemberian hak berupa bantuan medis rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, santunan bagi korban yang meninggal dunia, pemberian restitusi dan pemberian kompensasi,” ujar Syafii. 

Adapun terkait ketentuan pelibatan TNI yang kerap diperdebatkan sebelum pengesahan UU, Syafii menegaskan, pelaksanaannya bakal diatur dalam Perpres yang sejatinya diterbitkan maksimal satu tahun setelah UU disahkan. Untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum, tim perumus juga menambahkan pasal yang memberikan sanksi terhadap aparat negara yang melakukan abuse of power.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang hadir dalam pengesahan UU Terorisme mengatakan, pemerintah selanjutnya akan menyusun Perpres untuk mengatur pelibatan TNI dalam menangani terorisme. Penyusunan Perpres bakal melibatkan sejumlah lembaga, yakni TNI, Kepolisian, BIN dan BNPT. 

"Kami akan menyusun Perpres tentang pelibatan TNI. Nanti akan kita rumuskan dengan baik. Karena itu ada gradasinya. Melibatkan TNI tidak dalam perang dan tentu ini adalah keputusan politik presiden,” ujar dia. 

Pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme, lanjut Yasonna, masuk dalam kategori operasi militer selain perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam UU TNI. Ia juga menegaskan, penyusunan Pepres nantinya tidak perlu persetujuan dari DPR. “Tetapi kalau secara etik nanti kita berdiskusi dengan seluruh stakeholder, ya tidak apa-apa," tegasnya. 

Peneliti Human Rights Watch (HRW) Indonesia Andreas Harsono menilai, UU baru tidak bakal menjadi obat penyembuh pamungkas dalam memberantas terorisme. Menurut dia, ketimbang merevisi UU yang sudah ada, seharusnya pemerintah fokus membenahi program deradikalisasi terhadap napi teroris. 

“Saya tidak memandang undang-undang baru ini sebagai obat pamungkas dalam memberantas terorisme. Seharusnya, saatnya untuk menyadari kekeliruan-kekeliruan yang terjadi yang menyebabkan kenapa sebagian besar program-program deradikalisasi tidak berjalan,” ujarnya seperti dikutip AFP. 

—dengan laporan dari AFP/Rappler.com