Jimly mendukung perluasan tugas dan fungsi DKPP
Tugas dan fungsi DKPP harus diakomodasi dalam undang-undang
Kasus pelanggaran penyelenggara pemilu dipengaruhi peserta, DKPP berpotensi menimbulkan kontroversi
Jakarta, IDN Times - Ahli Hukum Tata Negara sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode pertama, Jimly Asshiddiqie, mendukung wacana perluasan tugas dan fungsi dari lembaga DKPP.
Ia mendorong, ke depannya DKPP tidak hanya menangani kode etik penyelenggara pemilu. Ia berharap lembaga itu juga bisa menangani pelanggaran etik peserta pemilu.
Jimly mengatakan, tugas dan fungsi DKPP yang ditambah itu harus diakomodasi dalam undang-undang (UU). Selain itu, kepanjangan DKPP juga perlu diubah, dari yang semula Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu.
"Idealnya ini harus resmi masuk jadi public policy di undang-undang. Saya setuju sekali, tetap namanya DKPP, cuma kepanjangannya ditambahkan dua huruf, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sehingga termasuk peserta," kata dia dalam acara diskusi yang digelar DKPP, Rabu (11/6/2025).
Pendiri dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pertama ini menjelaskan, mengapa kewenangan DKPP harus diperluas. Sebab, kebanyakan kasus pelanggaran kode etik penyelanggara pemilu karena dipengaruhi peserta pemilu.
"Karena dalam praktik, penyelenggara itu korban dari peserta. Dalam setiap hampir semua kasus, pelanggar etika dari si penyelenggara ini gara-gara hawa nafsunya peserta. Jadi trigger point-nya itu di peserta, maka tidak adil kalau penyelengara diberi sanksi, pesertanya dibiarkan saja," tegas Jimly.
Jimly tak memungkiri, sebenarnya sudah ada pihak yang mengawasi peserta pemilu melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang melibatkan berbagai unsur, seperti Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Sentra Gakkumdu ini menjadi pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu
Namun menurut Jimly, dalam praktiknya, Sentra Gakkumdu tidak terlalu efektif dan fungsional.
"Walaupun ada sanksi sekarang, yaitu pidana pemilu tapi itu tidak semua harus dipidanakan, apalagi Gakkumdu tidak terlalu fungsional karena terlalu banyak perkara juga," tuturnya.
Jimly menuturkan, ada perbedaan dalam menangani perkara jika DKPP diberikan kewenangan menindaklanjuti kode etik penyelenggara dan peserta pemilu. Secara garis besar penanganan etik bertujuan memberikan sanksi agar memulihkan nama baik dan kepercayaan publik terhadap institusi terkait. Dalam hal ini, penyelenggara pemilu dan peserta pemilu.
Sementara, penanganan perkara dalam pengadilan hukum seperti Sentra Gakkumdu sifatnya retributif yakni untuk membalas kesalahan dan pelanggaran yang telah dilakukan.
Ia pun memprediksi, diperluasnya kewenangan DKPP berpotensi menimbulkan kontroversi. Namun, seiring berjalannya waktu, setelah berbagai pihak mendapat banyak manfaat, tentu cenderung akan menerima secara perlahan.
"Walupun tentu awalnya kontroversial, dan juga harus hati-hati, yang realistis, jangan terlalu (keras hukumannya), dipecat ya nggak bisa. Tapi kalo misalnya sanksinya mengimbau ya gapapa kan kasih nasihat, karena yang namanya etik ini tidak menghukum, beda dengan pengadilan hukum yang retributif, membalas kesalahan," imbuhnya.