Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie meminta Warga Negara Indonesia eks kombatan ISIS dari Timur Tengah, harus dicabut dulu kewarganegaraannya sebelum dipulangkan ke Tanah Air.
Hal tersebut sangat penting dilakukan sebagai efek jera agar tidak ada lagi WNI yang melakukan tindakan inkonstitusional.
Oleh sebab itu, Jimly meminta agar pemerintah secara tegas memberikan sanksi kepada para WNI eks kombatan ISIS tersebut sebelum dipulangkan.
“Iya dicabut dulu biar ada punishment. Kalau gak (nanti) gak ada efek jera,” kata Jimly usai bertemu Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Wapres, Rabu (5/2).
Jimly mengatakan, pembinaan yang paling mudah dilakukan adalah dengan melakukan serangkaian tes untuk bisa kembali menjadi WNI, bukan hanya sekadar menandatangani kesepakatan tidak mengulangi perbuatannya lagi.
“Kalau dia bersedia artinya ada kesadaran, dia mau jadi warga lagi dengan aturan-aturan konstitusional yang kita miliki, tidak boleh lagi dia ikut perang negara lain,” tegas Jimly.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menjelaskan, kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah WNI di daerah konflik tersebut sudah melanggar konstitusi dan menjadi hak pemerintah untuk segera mencabut kewarganegaraannya.
“Mereka ikut bekerja untuk pasukan perang negara lain itu sudah memenuhi syarat dicabut paspornya, jadi saya sarankan cabut dulu paspornya, nanti urusan belakangan dia ingin kembali lagi. Kalau dia ingin kembali lagi ada syarat-syaratnya, termasuk tes," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi sempat menyatakan rencana pemerintah memulangkan 600 WNI eks kombatan ISIS dari Timur Tengah. Namun belakangan pernyataan itu diralat, menyusul kontroversi dan penolakan publik.
"Beberapa dulu tergabung di ISIS untuk mendirikan negara yang mereka namakan khilafah. Karena kepentingan kemanusiaan minta dikembalikan ke Indonesia, itu termasuk kewajiban kita bersama untuk mengawasinya dan membinanya," kata Fachrul di acara deklarasi organisasi kemasyarakatan pejuang Bravo Lima (PBL) di Discovery Ancol Hotel, Jakarta Utara, Sabtu (1/2) lalu.
Usai melontarkan pernyataan itu, Menag Fachrul meralat dengan menyatakan bahwa rencana pemulangan itu sebatas kajian saja. Artinya, WNI eks ISIS belum tentu dipulangkan ke Tanah Air.