Jakarta, IDN Times -- Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menggandeng Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk memperkuat pelindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia hingga tingkat desa dan keluarga.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara KP2MI dan DMI yang disaksikan langsung Menteri P2MI Mukhtarudin dan Ketua Umum DMI Muhammad Jusuf Kalla di Kantor KP2MI, Jakarta, Jumat, 20 November 2026.
Penandatanganan MoU tersebut sekaligus ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan KP2MI. Sinergi ini diarahkan untuk menjadikan jaringan masjid sebagai salah satu simpul edukasi migrasi aman, pemberdayaan ekonomi, penguatan ketahanan keluarga, hingga deteksi dini persoalan pekerja migran.
Menteri P2MI Mukhtarudin mengatakan, kerja sama dengan DMI memiliki arti strategis karena persoalan pekerja migran bukan semata-mata urusan ketenagakerjaan, melainkan juga menyangkut kemanusiaan, keluarga, dan kehidupan sosial masyarakat.
"Perlu kami sampaikan bahwa pekerja migran Indonesia ini adalah pejuang-pejuang keluarga. Kental sekali dengan urusan kemanusiaannya. Setelah saya memahami secara substansi dan hakikat keberadaan kementerian ini, ternyata memang kita mengurus orang-orang yang sedang menghadapi berbagai kesulitan," ujar Menteri Mukhtarudin.
Menteri Mukhtarudin mengungkapkan, hampir setiap hari dirinya menerima pengaduan dan laporan permasalahan Pekerja Migran dari berbagai negara penempatan. Bahkan, persoalan kekerasan terhadap pekerja migran masih terus terjadi.
"Baru-baru ini dari Hong Kong, dan tadi malam juga dari Singapura ada pekerja migran kita yang dianiaya. Itulah yang kita urus sehari-hari, di samping kita juga memperkuat dari sisi hulunya," imbuh Menteri Mukhtarudin.
Menurut Mukhtarudin, pemerintah tidak hanya berfokus pada penempatan Pekerja Migran ke luar negeri, tetapi juga memperkuat kualitas pelindungan sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja, hingga setelah kembali ke Tanah Air.
Langkah tersebut sejalan dengan transformasi kelembagaan dari BNP2TKI, kemudian BP2MI, menjadi Kementerian P2MI pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Transformasi itu memperkuat posisi kementerian dalam menjalankan fungsi regulator sekaligus operator dengan tetap berlandaskan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.