Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Pulihkan Ekonomi, Kemenperin Verifikasi IKM Terdampak Bencana Sumatera

4 min read
Pulihkan Ekonomi, Kemenperin Verifikasi IKM Terdampak Bencana Sumatera
Ilustrasi Kasatgas PRR bersama Korban Bencana di Aceh. (Tim Media Satgas PRR)
  • Kemenperin memverifikasi IKM terdampak bencana di Aceh Tengah untuk memetakan kerusakan dan kebutuhan, sebagai dasar penyaluran dukungan pemulihan ekonomi yang tepat sasaran.

  • Pemerintah memvalidasi 112.849 penerima Banpres tahap pertama di tiga provinsi Sumatera; masing-masing menerima Rp3 juta, sementara calon penerima yang telah mengakses KUR dikecualikan.

  • Pemulihan UMKM menunjukkan kemajuan: 88,89 persen di Aceh, 94,74 persen di Sumatra Utara, dan 100 persen di Sumatera Barat kembali beroperasi, didukung tambahan TKD Rp10,65 triliun.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melakukan verifikasi terhadap pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tengah, Selasa (17/11/2026). Pendataan ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan pelaku usaha sekaligus menjadi dasar pemberian dukungan pemulihan ekonomi pascabencana.

Verifikasi dilakukan dengan memeriksa keakuratan data, kondisi usaha, serta tingkat kerusakan dan kebutuhan pelaku IKM. Langkah ini diharapkan membuat program bantuan dan pemberdayaan dapat diberikan secara tepat sasaran. Pemulihan sektor IKM menjadi bagian penting dari upaya menggerakkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana. Selain memperbaiki kondisi usaha, dukungan terhadap pelaku industri kecil juga diperlukan agar produktivitas dan kegiatan ekonomi lokal dapat kembali berjalan.

Di tingkat nasional, pemerintah telah menyiapkan sejumlah program pemulihan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat. Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebelumnya menyampaikan empat penugasan utama, yakni penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) kepada sekitar 200 ribu usaha mikro, pemberdayaan 12.386 UMKM, perbaikan 11 alat produksi, serta revitalisasi satu rumah produksi bersama.

Salah satu program yang dijalankan adalah Banpres bagi usaha mikro terdampak bencana. Dari 173.600 data usulan yang diterima pemerintah daerah, sebanyak 112.849 dinyatakan valid sebagai penerima tahap pertama setelah melalui verifikasi dan pembersihan data (cleansing). Penerima tersebut tersebar di 48 dari 50 kabupaten/kota di tiga provinsi. Perinciannya, Aceh sebanyak 70.296 penerima, Sumatra Utara 25.491 penerima, dan Sumatera Barat 17.062 penerima.

  1. 1. Pastikan bantuan tepat sasaran

    Ilustrasi bantuan sosial. (IDN Times/ Agung Sedana)
    Ilustrasi bantuan sosial. (IDN Times/ Agung Sedana)

    Penyaringan dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran, termasuk mencocokkan data dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Selain itu, sekitar 23 ribu calon penerima diketahui telah mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga tidak masuk dalam penerima Banpres yang diprioritaskan bagi usaha mikro tanpa akses perbankan.

    Setiap penerima Banpres tahap pertama memperoleh bantuan Rp3 juta untuk membantu rehabilitasi usaha, termasuk pembelian peralatan seperti kompor, blender, dan perlengkapan produksi lainnya. Pemerintah juga menyiapkan tahap kedua untuk calon penerima yang belum terakomodasi.

    Penyaluran bantuan di Aceh turut melibatkan Bank Aceh Syariah sebagai tindak lanjut aspirasi pemerintah daerah agar distribusi bantuan mempertimbangkan aspek syariat Islam.

  2. 2. Kasatgas pastikan bantuan terpenuhi

    Ilustrasi UMKM (IDN Times/Imam Faishal)
    Ilustrasi UMKM (IDN Times/Imam Faishal)

    Di kesempatan terpisah, Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Tito Karnavian sebelumnya mengatakan, pemulihan sektor UMKM, termasuk restoran, kafe, warung, dan toko yang terdampak bencana di tiga provinsi Sumatera, menunjukkan perkembangan positif.

    Berdasarkan laporan Menteri UMKM Maman Abdurrahman, sebanyak 88,89 persen UMKM terdampak di Aceh telah kembali beroperasi. Sementara di Sumatera Utara, angkanya mencapai 94,74 persen. Adapun di Sumatera Barat, seluruh UMKM terdampak atau 100 persen dilaporkan telah kembali beraktivitas normal.

    "Di Aceh sudah 88,89 persen sudah beroperasi kembali. Di Sumut ada 94,74 persen yang sudah kembali normal. Dan di Sumbar data dari Menteri UMKM sudah 100 persen lancar dan normal," ujar Tito.

    Tito menambahkan, pemulihan akan terus diperkuat melalui dukungan anggaran yang telah disalurkan kepada Kementerian UMKM. Ia berharap bantuan tersebut dapat membuat usaha masyarakat kembali berjalan lebih baik. Salah satu contohnya terlihat di Aceh Tamiang, ketika pasar yang sebelumnya tidak berfungsi kini telah kembali beroperasi.

  3. 3. Dukungan TKD tambahan

    Ilustrasi UMKM (Shutterstock/Bastian AS)
    Ilustrasi UMKM (Shutterstock/Bastian AS)

    Dukungan pemulihan ekonomi daerah juga diperkuat melalui tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,65 triliun untuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat. Alokasi tersebut terdiri dari Rp6,35 triliun untuk Sumatera Utara, Rp2,63 triliun untuk Sumatera Barat, dan Rp1,65 triliun untuk Aceh. Tambahan TKD tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerah, serta mendukung pemulihan infrastruktur dan fasilitas publik yang terdampak bencana.

    Dengan dukungan pendataan, bantuan usaha, dan penguatan fiskal daerah, pemulihan sektor UMKM dan IKM diharapkan dapat berjalan beriringan. Langkah ini menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar aktivitas ekonomi masyarakat di Sumatra kembali pulih.

    Hal ini sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) menempatkan pemulihan mata pencaharian sebagai bagian penting dari rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak. Pemulihan tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga mengembalikan aktivitas ekonomi dan kapasitas produksi masyarakat. Dukungan terhadap pelaku IKM dan UMKM menjadi bagian dari upaya memulihkan sumber penghidupan serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat pascabencana. (WEB)

Sponsored Content: This article is a paid collaboration. While this content is sponsored, all insights, reviews, and editorial standards remain entirely our own.

Related Articles

See More