Jakarta, IDN Times - Wakil presiden RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan akar konflik di Papua adalah salah sangka masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat.
Hal ini disampaikan JK kepada wartawan usai memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Fisip UI jurusan Hubungan Internasional Dialog Perdamaian "Jusuf Kalla dan Usaha Mengakhiri Konflik Terbuka" di Kampus Universitas Indonesia, Kamis (25/04/2024).
Salah paham masyarakat Papua terjadi karena selama ini mereka menganggap pemerintah pusat menguras kekayaan alam Papua. Padahal yang terjadi apa yang diberikan pemerintah pusat kepada rakyat Papua jauh lebih besar dari pada yang diambil, baik secara ekonomi maupun politik.
JK memberikan contoh, pemerintah memperhatikan secara khusus kepada masyarakat di Papua salah satunya melalui program otsus. Menurutnya, pemerintah sudah memberikan manfaat yang lebih besar ketimbang yang diperoleh dari Papua.
"Pandangan-pandangan pihak masyarakat Papua seakan akan Indonesia ini merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya, padahal sebenarnya apa yang diberikan itu jauh lebih besar daripada apa yang diambil pemerintah dari pajak-pajak dan penerimaan Papua," ujar Jusuf Kalla.
Lebih lanjut JK menjelaskan, selain keistimewaan dalam hal ekonomi, pemerintah Indonesia juga memberikan kewenangan politik yang sangat besar kepada Papua, yakni dengan membuat aturan syarat maju pilkada di Papua harus Orang Asli Papua (OAP).
“Ini di Papua jauh lebih federal daripada federal, di Papua hanya orang asli Papua yang bisa jadi Gubernur dan Papua, di lain pihak secara hukum orang Papua bisa menjadi gubernur di Jawa atau Sulawesi tapi orang Sulawesi tidak bisa menjadi gubernur atau bupati di Sulawesi,” jelas JK.
JK berharap kepada pemerintah bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat Papua.
Selain itu JK juga mendorong agar para pejabat di Papua memperbaiki pengelolaan keuangan karena sebanyak apa pun uang yang dikucurkan ke bumi cenderawasih itu namun sering tidak sampai ke masyarakat karena pengelolaan yang kurang baik.
"Oleh karena itu ini harus diberikan penjelasan dan pemahaman," ungkap JK.