Joko Tjandra Ditangkap, Tito Ungkap Deretan Kendala Menangkap Buron

Tito itu tidak menjelaskan lebih detail apa saja hambatan-hambatan birokrasi tersebut. Dia hanya menegaskan, menangkap buronan yang ada di luar negeri bukan hal mudah.

"Birokrasi antar negara meskipun ada perjanjian ekstradisi, mungkin ada unsur-unsur non-hukum di balik itu ya. Jadi saya selaku Mendagri, jujur menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi (kepada Polri)," ucap Tito.

Ketua MPR Bambang Soesatyo juga mengapresiasi keberhasilan Polri membawa kembali buronan kasus hak tagih (cessie) ban Bali itu. Menurut dia, ditangkapnya Joko Tjandra membuktikan pimpinan Polri berhasil mengatasi berbagai hambatan.

"Termasuk hambatan internal dalam tugas mencari dan menangkap buronan kakap yang lari atau bersembunyi di luar negeri," katanya seperti dikutip dari ANTARA.

Politikus Partai Golkar itu mengingatkan, keberhasilan menangkap Joko belum cukup memuaskan rasa keadilan bersama. Hal ini karena, publik masih mencatat ada puluhan buronan koruptor yang belum ditangkap aparat penegak hukum.

Setelah kasus Joko Tjandra, Bamsoet meminta Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK bersinergi memburu puluhan buron koruptor lainnya.

"Penetapan tersangka seorang Brigjen hingga penangkapan Joko Tjandra, menjadi angin segar dalam mewujudkan kepolisian yang semakin profesional, modern, dan terpercaya (Promoter). Selanjutnya tinggal menunggu proses persidangan, sehingga kasus tersebut bisa dituntaskan dan hukum ditegakkan," ucapnya.

Mantan Ketua DPR itu juga mengajak masyarakat untuk mengawasi proses hukum terhadap Joko. Sebab, pola penegakan hukum selanjutnya akan berada di pengadilan yang tak bisa disentuh ataupun diintervensi Presiden mau pun kekuasaan lainnya.

"Partisipasi rakyat sangat penting dalam melakukan pengawasan di peradilan. Sehingga, bisa meminimalisir potensi terjadinya penyelewengan kekuasaan kehakiman. Jangan sampai kepolisiannya sudah bekerja keras, malah dimentahkan di pengadilan," katanya.

Selain itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini juga mengapresiasi kerja sama pemerintah dan kepolisian Malaysia yang mendukung proses penangkapan Joko.

Penangkapan Joko, kata Bamsoet, menjadi bukti betapa hubungan baik Indonesia dengan berbagai negara, yang ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian ekstradisi.

"Indonesia harus memperluas lagi perjanjian ekstradisi dengan berbagai negara lainnya, khususnya Singapura yang terkenal menjadi surga persembunyian buronan asal Indonesia. Sehingga, bisa semakin mempersempit celah para buron melarikan diri ke luar negeri," ujar Bamsoet.

Joko Tjandra sampai di tanah air pada kemarin malam. Dia dijemput dari Malaysia dan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Setelah itu, buron kasus hak tagih (cessie) bank Bali itu dibawa ke Bareskrim Mabes Polri.

"Terhadap peristiwa tersebut, bapak presiden memerintahkan untuk mencari keberadaan Joko Tjandra di mana pun berada dan segera untuk dituntaskan. Sehingga, semua menjadi jelas atas perintah tersebut, maka pak Kapolri bentuk tim khusus yang kemudian secara intensif cari keberadaan," kata Kabareskrim Polri, Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo setibanya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis, 30 Juli 2020.

Listyo menjelaskan, pihaknya mendapatkan informasi bahwa Joko berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Mereka pun mengirimkan surat kepada Kepolisian Malaysia, untuk membantu pencarian Joko. Namun, Listyo enggan mengungkapkan lebih detail di mana lokasi penangkapan Joko.

"Alhamdulillah berkat kerja sama Bareskrim dan Kepolisian Diraja Malaysia, malam ini (Kamis) Joko sudah berhasil kita amankan. Tentunya ini untuk menjawab keraguan publik selama ini, apakah Polri bisa menangkap yang bersangkutan," ucap Jenderal bintang tiga ini.

Saat ini, Joko Tjandra ada di Bareskrim Polri. Mantan Kepala Divisi (Kadiv) Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri itu berjanji, akan menyelesaikan kasus yang menjerat Joko.

"Sebagaimana yang pernah kita sampaikan kita akan transparan dan objektif untuk mengusut tuntas apa yang terjadi," katanya.

"Selanjutnya, kita akan lakukan penyelidikan dan penyidikan kasus yang terjadi dan tentunya terkait (status) narapidana yang sudah memulai keputusan hukum, tentu ada langkah khusus dari Kejaksaan," lanjutnya.