Elite PSI Ngaku Belum Dengar Partainya Terafiliasi Yayasan Dapur MBG
- Wakil Ketua Umum PSI, Ratu Isyana Bagoes Oka, menyatakan belum mengetahui adanya afiliasi partainya dengan yayasan pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut dalam data ICW.
- Isyana menegaskan fokus utama adalah memastikan tata kelola program MBG berjalan baik demi pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
- Menanggapi tuntutan penghentian sementara MBG, PSI meminta publik memberi kesempatan kepada Badan Gizi Nasional untuk melakukan evaluasi dan pembenahan agar program tetap bermanfaat bagi masyarakat.
Jakarta, IDN Times – Wakil Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ratu Isyana Bagoes Oka, mengaku belum mengetahui adanya afiliasi partainya dengan yayasan yang mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan itu disampaikan Isyana merespons data yang sempat viral di media sosial. Narasi yang beredar, data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut sejumlah partai politik memiliki afiliasi dengan yayasan pengelola SPPG.
Meski demikian, Isyana menegaskan fokus utama yang harus dijaga adalah tata kelola program MBG agar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
1. PSI mengaku belum mendengar adanya afiliasi yayasan SPPG
Saat ditanya mengenai data yang menyebut PSI memiliki afiliasi dengan dua yayasan SPPG, Isyana mengaku belum mengetahui informasi tersebut.
"Saya belum dengar tentang itu, yang jelas saya sendiri sih gak punya SPPG," kata Isyana, menjawab pertanyaan IDN Times saat ditemui di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Selasa (16/6/2026).
Ketika kembali ditanya, apakah PSI secara kelembagaan memiliki afiliasi dengan yayasan pengelola SPPG, Isyana kembali memberikan jawaban serupa.
"Saya belum dengar. Saya belum dengar," ujarnya.
2. PSI sebut yang terpenting tata kelola MBG berjalan baik
Meski belum mengetahui isu afiliasi tersebut, Isyana menegaskan, program MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang memiliki tujuan besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
"Gini, yang paling penting adalah SPPG ini adalah upaya untuk memberikan makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas dari Bapak Presiden. Tidak hanya kepada anak-anak sekolah, tapi juga kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD. Kenapa? Ini adalah periode yang paling penting untuk melakukan pencegahan stunting," ujarnya.
Menurut Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia itu, program MBG juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menyongsong Indonesia Emas 2045, terutama karena Indonesia tengah menikmati bonus demografi.
Isyana menambahkan, salah satu indikator yang perlu terus diperbaiki adalah angka prevalensi stunting yang menurutnya sudah mengalami penurunan.
"Kalau dilihat dari datanya sendiri, tahun sebelumnya itu pencegahan stuntingnya, angka prevalensi stunting itu sudah turun dari 21,5 ke 19,8. Diharapkan nanti tahun kalau data tahun lalu akan keluar datanya tahun ini, ya mudah-mudahan akan terus turun," kata dia.
3. PSI minta MBG diberi kesempatan untuk terus diperbaiki
Dalam kesempatan itu, Isyana juga menanggapi tuntutan demonstrasi mahasiswa yang meminta program MBG dihentikan sementara. Ia menilai pemerintah justru sedang melakukan berbagai pembenahan agar pelaksanaan program prioritas tersebut berjalan lebih baik.
"Saat ini berbagai upaya untuk memperbaiki program MBG ini sudah terus dilakukan, termasuk juga sekarang ini juga sudah ada Ketua BGN yang baru, Wakil Ketua BGN yang baru dan berbagai upaya terus dilakukan tentu saja untuk memperbaiki," ujar Isyana.
Isyana meminta publik memberikan kesempatan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi dan pembenahan.
"Sekarang kita lihat dan berikan kesempatan untuk BGN bisa melihat ke dalam dan memperbaiki apa-apa saja yang harus diperbaiki karena tujuannya ini mulia," katanya.
Selain itu, Isyana juga menanggapi aksi demonstrasi mahasiswa yang belakangan ramai dilakukan di berbagai daerah. Menurutnya, demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
"Demo itu kan merupakan salah satu cara untuk menyampaikan aspirasi dan di negara demokrasi ini, upaya-upaya untuk menyalurkan aspirasi tentu saja merupakan upaya yang tidak dilarang, tentu saja dengan tetap mengikuti aturan-aturan yang berlaku," tutur Isyana.
4. Nanik akui partai politik punya dapur MBG
Sebelumnya, Nanik S Deyang, saat masih menjabat Wakil Kepala BGN secara blak-blakan mengakui semua partai politik memiliki SPPG atau dapur yang mengelola MBG. Bahkan, Polri dan TNI pun turut mengelola dapur MBG. Namun, kata dia, tidak ada larangan bagi siapa pun untuk membantu pemerintah dan mendistribusikan MBG ke wilayahnya masing-masing.
"Siapa pun juga (yang mau bantu program MBG), silakan. Asal dapurnya benar. Asal ketika membangun dapur ya dapur yang benar. Jangan malah (SPPG) punya tokoh tertentu, tetapi malah makanan yang diproduksi menyebabkan keracunan," ujar Nanik ketika berbicara dalam program "Semangat Awal Tahun by IDN Times" di IDN HQ, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Januari 2026.
"Justru kalau pemilik dapurnya seorang tokoh, maka kualitas dapurnya harus bagus dan dijaga dong," imbuhnya.
Di forum itu, Nanik juga membenarkan putri dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan yang bernama Yasika Aulia memang mengelola 41 dapur MBG. Dia mengetahui informasi itu dengan menanyakan langsung kepada ayah Yasika, Yasir Machmud.
"Kalau itu kan sudah saya konfirmasi. Kalau itu sudah saya tanyakan langsung (ke Yasir Machmud) dan benar. Itu sudah saya jawab pertanyaan media," kata dia.
Nanik mengaku tidak memiliki catatan berapa banyak dapur MBG yang dikelola masing-masing partai politik. Namun, dia tahu setiap parpol mempunyai dapur MBG.
"Kalau catatan (berapa banyak dapur MBG dikelola parpol), kami tidak punya. Semua partai betul memang punya dapur (MBG). Karena ketika turun ke daerah saya biasanya tanya, 'Pak Bupati, siapa Pak yang (punya dapur) ini?' Saya tanya korwil," kata dia.
Temuan parpol memiliki dapur MBG juga diungkap Indonesia Corruption Watch (ICW) belum lama ini. Berdasarkan penelitian mereka dalam rangka evaluasi satu tahun program MBG, ditemukan 27 yayasan terafiliasi dengan parpol, 18 yayasan terkait pebisnis, 12 yayasan terkait dengan birokrasi pemerintah, dan 9 yayasan terkait kelompok relawan atau organisasi pendukung pemilihan presiden.
Selain itu, ICW juga menemukan tujuh yayasan terafiliasi dengan orang dekat pejabat, enam dengan militer, empat dengan mantan penyelenggara negara, tiga yayasan memiliki pengurus atau pendiri yang pernah tersangkut kasus korupsi, serta dua yayasan terafiliasi dengan kepolisian dan kejaksaan.
Peneliti ICW, Yassar Aulia, mengatakan, data tersebut berdasarkan pemantauan terhadap mitra penyelenggara MBG yang dilakukan secara acak pada Oktober hingga November 2025. Temuan tersebut, kata Yassar, menguatkan dugaan MBG sarat praktik politik patronase dan konflik kepentingan struktural.
"Banyak individu di balik yayasan tersebut pada akhirnya mengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terhubung dengan partai politik, tim pemenangan pemilu, militer, bahkan anggota legislatif," ujar Yassar di Jakarta Selatan pada 8 Januari 2026.
