Jokowi Akan 'Gigit Balik' Mafia Hukum yang Ganggu Program Pemerintah

01 Nov 2019, 11:05 WIB

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengingatkan agar aparat penegak hukum bebas dari pengaruh dan intervensi mafia yang ingin mengganggu upaya pemerintah dalam meningkatkan investasi dan kegiatan dunia usaha.

"Jangan sampai aparat hukum kita dibajak oleh mafia sehingga program-program yang harusnya bisa kita lihat progressnya, perkembangannya, menjadi tidak jalan karena ada pembajakan tadi," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

Pesan itu disampaikan Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas mengenai Program dan Kegiatan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dihadiri oleh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju.

1. Jokowi ancam akan gigit balik para mafia hukum yang ganggu program pemerintah

ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah

Jokowi mengatakan banyak pejabat pemerintah, BUMN, swasta yang berinovasi dalam menjalankan program-program strategis justru yang ‘digigit’ oleh penegak hukum.

Jokowi pun mengancam akan menggigit balik para mafia hukum itu apabila menganggu program pemerintah.

"Ini banyak kan pejabat pemerintah BUMN yang berinovasi dalam menjalankan program strategis justru yang digigit. ini hati-hati, akan saya balik, yang akan saya gigit mereka," ancam Jokowi.

2. Jokowi sebut jangan sampai mafia hukum berkeliaran

ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah

Jokowi lalu mengingatkan jangan sampai para mafia hukum tersebut berkeliaran. Aparat penegak hukum harus melihat hal itu.

"Jangan sampai para mafia yang menggigit dan menghadang program pembangunan justru terus berkeliaran. Gak. Ini harus kita balik hal ini," tegas Jokowi.

3. Jokowi minta Menko Polhukam dan aparat penegakan hukum jaga keberanian investor dan pelaku industri

Dok.IDN Times/Biro Pers Kepresidenan

Jokowi ingin memastikan program-program pemerintah yang membutuhkan peran investor tetap terjaga dalam sentimen yang positif tanpa gangguan mafia.

"Saya juga perintahkan Menko Polhukam, Kapolri, Jaksa Agung, KPK sampaikan bahwa hukum harus menjamin keberanian investor, pelaku industri, dalam menjaga program-program pemerintah," ucapnya.