Jokowi Geram Bantuan Bencana Cuma Diam di Posko: Ruwet Setengah Mati

Jokowi kemudian meminta pemerintah daerah dan BPBD untuk menyiapkan anggaran kebencanaan. Dia berharap, daerah jangan apa-apa langsung meminta kepada pemerintah pusat.

"Jangan sampai BPBD berteriak, 'Pak, tidak ada anggarannya', atau ada yang menyampaikan, 'Pak, anggarannya kecil sekali'. Padahal jelas-jelas daerah itu sering terjadi bencana, baik itu banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi gunung berapi, siapkan," ucap dia.

"Jangan setiap bencana yang ditelepon Kepala BNPB, Menko PMK, daerah dulu mestinya, kalau besar dan tidak memiliki kemampuan, baru pemerintah pusat masuk. Mestinya seperti itu, benar? Jadi setuju anggarannya diperbesar? Ada yang tidak setuju silakan tunjuk jari, saya beri sepeda," sambungnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian meminta pemerintah daerah dan BPBD, untuk memasukan wilayah mana saja yang memiliki risiko bencana dalam rencana pembangunan.

"Sehingga, jelas di mana tempat yang boleh dibangun, di mana tempat yang tidak boleh dibangun dan pelaksanaan terutama nih betul-betul di lapangan ada orang mau bangun eh gak boleh, ada mau bangun eh ini rawan tanah longsor gak boleh," kata dia.

Selain itu, Jokowi juga menyoroti lambatnya penyaluran bantuan kepada masyarakat ketika terjadi bencana. Padahal, bantuan itu sudah ada di posko.

Jokowi meminta aturan penyaluran bantuan dipermudah. Jangan sampai masyarakat hanya melihat truk bantuan lalu lalang tapi tidak menerimanya.

"Jangan sampai masyarakat sudah terkena bencana, kehilangan keluarga, kehilangan mata pencarian, masih susah dapat bantuan. Sehingga, saya sampaikan di sini sederhanakan yang namanya aturan-aturan. Saya pernah pengalaman di NTB, Palu, Cianjur, saya lihat uangnya ini ada, kita maunya menyampaikan pada masyarakat, masyarakat sudah nunggu-nunggu, ternyata ruwet setengah mati prosedur yang harus dilalui, ada ini, ada ini, kenapa sih tidak dibuat paling sederhana," ucap dia.