Jokowi Minta Polri Tak Tangkapi Orang yang Kritik Pemerintah

03 Des 2021, 14:35 WIB

Presiden Joko "Jokowi" Widodo (Dok. Biro Pers Sekretariat Negara)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengingatkan Polri agar setiap orang yang mengkritik pemerintah tidak dipanggil ke kantor polisi. Namun, apabila kritikan tersebut sudah menganggu ketertiban, hal itu dinilainya tepat untuk ditindaklanjuti.

"Tapi kalau gak, jangan. Karena kita sudah menyatakan ini negara demokrasi. Hormati kebebasan berpendapat dan serap aspirasinya, tapi ketegasan itu juga jangan hilang dari Polri. Kewibaan juga jangan hilang dari Polri," terang Jokowi dalam arahannya pada Kepala Satuan Wilayah Tahun 2021, yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (3/12/2021).

1. Jokowi wanti-wanti Polri agar tak gadaikan kewibawaan

Ahli kebakaran Universitas Indonesia (UI), Prof Yulianto, Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono dan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo (Youtube.com/Divisi Humas Polri)

Kemudian, orang nomor satu di Indonesia ini menyentil para kapolres dan kapolda baru yang sowan ke ke sesepuh ormas yang kerap membuat gaduh. Jokowi lalu mengingatkan Polri agar tidak menggadaikan kewibawaannya.

"Saya sudah lama sekali ingin menyampaikan ada kapolda baru, ada kapolres baru, malah datang kepada sesepuhnya ormas yang sering membuat keributan. Benar ini? Saya tanya ke kapolres. 'Kenapa bapak melakukan ini?', 'supaya kotanya kondusif'. Tapi apakah cara itu betul?" ucap Jokowi.

"Hati-hati, jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Banyak ini saya lihat. Saudara-saudara harus memiliki kewibaan. Polri harus memiliki kewibawaan," tambahnya.

2. Jokowi ingin Polri lakukan pendekatan persuasif pada masyarakat

Presiden Joko "Jokowi" Widodo. (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta agar Polri melalukan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Sebab, kata dia, indeks kebebasan berpendapat saat ini turun.

"Hati-hati terhadap yang namanya indeks kebebasan berpendapat turun. Karena ini persepsi lagi. Dilihat oleh masyarakat, sekali lagi ini persepsi. Dikit-dikit ditangkap. Oleh sebab itu, pendekatan harus persuasif dan dialogis. Persuasif dan dialog," tuturnya.

3. Jokowi minta penegakan hukum tak pandang bulu

Presiden Jokowi beri arahan pada Kepala Satuan Wilayah tahun 2021 di Bali pada Jumat (3/12/2021). (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Berikutnya, Jokowi juga mengingatkan tentang kepuasan publik di bidang hukum. Menurutnya, penegakan hukum tak boleh pandang bulu.

"Penegakan hukum harus tanpa pandang bulu, ini dilihat masyarakat lho. Masyarakat itu menilai. Dan persepsi kepuasan publik itu tercermin dalam setiap survei. Artinya, yang sering saya sampaikan, ya memang ketegasan harus. Gigit siapapun yang terbukti melakukan tindakan kejahatan kepada negara juga kepada masyarakat," tegas dia.