Jokowi Minta Tunda Pengesahan RKUHP, DPR: Kami akan Pertimbangkan

Mengenai permintaan Jokowi itu, Masinton mengungkapkan DPR akan berkomunikasi segera dengan seluruh fraksi. Selain itu, DPR juga akan mengomunikasikannya dengan tim pemerintah yang berada dalam pembahasan RKUHP.

"Proses dan mekanisme pembahasan di DPR baru selesai di tahap tingkat I (satu), yaitu tingkat alat kelengkapan dewan atau komisi. Baru sebatas usulan komisi untuk dibawa ke dalam pembahasan tingkat II (dua) dan pengambilan keputusan dalam sidang paripurna," kata Masinton dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/9).

Masinton menjelaskan, dalam peraturan tata tertib DPR, usulan menuju ke paripurna harus melalui tahapan badan musyawarah (bamus) pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi tentang persetujuan agenda pembahasan dalam sidang paripurna.

"Tentunya DPR wajib melihat dinamika dan mendengar aspirasi yang berkembang dari masyarakat terkait penolakan beberapa pasal dalam RKUHP," terang Masinton.

Politikus PDIP itu berpendapat agar dalam masa penundaan ini, baiknya DPR bersama pemerintah terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas terkait pasal-pasal krusial yang sedang diprotes oleh masyarakat.

"DPR bersama pemerintah dapat melanjutkan pembahasan pada periode DPR RI 2019-2024 dengan mekanisme carry over atau melanjutkan pembahasan RKUHP tanpa harus mengulang dari awal kembali," tutur Masinton.

Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk menyampaikan kepada DPR RI agar pengesahan RUU KUHP ditunda.

"Saya telah perintahkan Menkumham untuk menyampaikan sikap ini pada DPR RI agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahannya tidak dilakukan oleh DPR periode ini," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (20/19).

Menurut Jokowi, di dalam RUU KUHP masih ada beberapa pasal yang perlu dilakukan pendalaman lebih jauh.

"Saya telah mencermati masukan-masukan dari berbagai kalangan yang berkeberatan tentang substansi RKUHP. Masih ada materi-materi yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut," ujar Jokowi.