Jokowi Murka, Mensos Anggap Itu sebagai Sentilan dalam Bekerja

30 Jun 2020, 18:43 WIB

Mensos Juliari P Batubara (Dok. Kemensos)

Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan, pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyentil kinerja para menteri pada rapat kabinet 18 Juni lalu menjadi motivasi Kemensos agar bekerja lebih cepat meski selama ini sudah capai target program.

Untuk itu, Juliari meminta kepada jajaran Kemensos agar bertanggung jawab dan tidak main-main saat ini sebab uang negara yang dititipkan harus dibelanjakan untuk rakyat.

"Filosofinya saya bekerja itu ditunggu rakyat, jadi jika telat satu hari tanda tangan maka dampaknya pada jutaan rakyat, tertunda proses dan penyalurannya. Ibarat main sepak bola, saat pandemik ini kita jadi nih bintangnya, salah sedikit kena sorot, jangan bekerja biasa-biasa saja," tegasnya di hadapan pejabat eselon I Kemensos saat di Gedung Kementerian Sosial di Jakarta, Selasa (30/6).

1. Penyerapan anggaran Kemensos tertinggi

Penyaluran bansos ditargetkan selesai 15 Juli (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Juliari menerangkan bahwa dari total anggaran perlindungan sosial untuk penanganan COVID-19 mencapai Rp203 triliun, namun tidak seluruhnya di Kemensos, namun juga di beberapa kementerian, yakni Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dari nilai anggaran tersebut, anggaran untuk Kemensos untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp104 triliun.

"Jadi per hari ini penyerapannya sudah capai 60,38 persen. Rangking-nya dari kementerian atau lembaga menurut data (penyerapan) kita nomor satu," terangnya.

2. Kemensos sederhanakan data penerima

KPK awasi pembagian bansos di DKI Jakarta (Dok. Kemensos)

Juliari menegaskan, Kemensos juga melakukan terobosan-terobosan sejak awal pandemik. Beberapa terobosan yang dilakukan misalnya untuk daerah 3T (tertinggal, terdepanm dan terluar), Bantuan Sosial Tunai (BST) yang seharusnya sebulan sekali langsung diberikan tiga tahap sekaligus.

"Secara data pun kita juga buat luar biasa simpelnya. Kalau mau mengikuti anjuran KPK ya memakai data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tapi saya gak mau karena ingin membuka peluang daerah," paparnya.

3. Data penerima bansos tidak bisa sempurna

Juliari menambahkan dengan membuka peluang tersebut maka warga yang terdampak COVID-19 bisa menerima bantuan.

"Kita juga bilang kalau nunggu harus data sempurna, nunggu COVID-19 selesai bantuan baru turun. Jadi yang kita lakukan juga salah satu terobosan," paparnya.

4. Presiden Jokowi minta menteri bekerja ekstra

Dok. Biro Pers Kepresidenan

Presiden Joko "Jokowi " Widodo mengingatkan menterinya agar bekerja lebih cepat dan tidak biasa-biasa saja, namun ia menyebut, masih banyak kinerja menteri yang tak ekstra luar biasa. Hal itu membuat Jokowi jengkel.

"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa gak punya perasaan? Suasana ini krisis," ucap dia dalam channel YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6).