Jakarta, IDN Times - Presiden Joko “Jokowi” Widodo menyatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali tidak efektif menekan angka penyebaran COVID-19.
“Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif," kata Jokowi dalam rapat terbatas yang diunggah akun Sekretariat Presiden di YouTube, Minggu (31/1/2021).
Lalu, apa yang mendasari Presiden Jokowi sebut PPKM tidak efektif?
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, esensi kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan di tengah pandemik saat ini ialah mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan COVID-19.
"Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," ujarnya. Oleh karena itu, menurutnya ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.
Tidak hanya itu, Jokowi juga sebut gara-gara PPKM ekonomi menurun sedangkan angka COVID-19 pun malah terus meroket.
“Ada PPKM ekonomi turun. Sebetulnya enggak apa-apa asal Covid-nya turun, tapi ini enggak. Menurut saya, coba dilihat lagi, tolong betul-betul dikalkulasi, dihitung, supaya kita dapat sebuah formula," ujar Jokowi.
Jokowi menuturkan, hingga saat ini belum ada formula yang terbukti tepat dan efektif untuk menurunkan angka penyebaran COVID-19. “Negara lain enggak ada. Yang benar yang mana enggak ada, yang lockdown juga eksponensial," tambah Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menginstruksikan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas agar dalam penerapan kebijakan berikutnya turut terlibat dan intens berada di lapangan untuk memberikan contoh kedisiplinan serta sosialisasi dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan agama mengenai protokol kesehatan sebagai bagian dari kebijakan pembatasan itu.
"Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi," kata Presiden.
Presiden Jokowi juga meminta Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, untuk mengajak epidemiolog dalam membuat desain kebijakan komprehensif terkait PPKM.
"Saya ingin menko ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiologi, sehingga dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif," ujar Jokowi.
Luhut sebelumnya sempat memberikan arahan kepada Gubernur di seluruh Indonesia dalam rakor penanganan COVID-19 secara virtual pada awal Januari 2021 lalu. Dia menjelaskan, PPKM dinilai penting untuk dilakukan, karena kapasitas sistem kesehatan yang sudah hampir penuh di pelbagai daerah.