Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menggelar rapat terbatas mengenai penanganan virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Dalam ratas tersebut, Jokowi menyinggung tentang kebijakan pemerintah membebaskan narapidana dari lapas.
Jokowi pun menegaskan bahwa kebijakan tersebut hanya berlaku bagi narapidana umum, bukan untuk narapidana korupsi.
"Jadi mengenai PP 99/2012 tidak ada revisi untuk ini. Pembebasan napi hanya untuk napi pidana umum," ujar Jokowi, Senin (6/4).
Berkaca dari negara-negara lain yang telah membebaskan para narapidana guna mencegah penyebaran virus corona, Jokowi mengatakan Indonesia juga akan melakukan hal itu. Ia mengaku telah menyetujuinya.
"Kita juga minggu lalu saya sudah menyetujui agar ada juga pembebasan napi karena lapas kita yang over kapasitas, sehingga sangat berisiko mempercepat penyebaran COVID-19 di lapas-lapas kita," kata Jokowi.
Namun, lanjut Jokowi, para narapidana yang dibebaskan tentu harus melalui syarat. Kriteria pengawasan juga akan ada bagi napi yang dibebaskan.
"Tetapi tidak bebas begitu saja, tentu ada syaratnya, ada kriterianya dan juga pengawasannya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa mengenai napi koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita," jelas Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly mengatakan kebijakan pemerintah untuk membebaskan para narapidana lantaran kondisi lapas yang memang melebihi kapasitas. Dia juga bercermin dari Iran yang sudah membebaskan 95 ribu narapidana, dan Brazil yang membebaskan 34 ribu narapidana.
"Hanya orang yang sudah tumpul rasa kemanusiaannya dan tidak menghayati sila ke-2 Pancasila, yang tidak menerima pembebasan napi di lapas over kapasitas. Ini sesuai anjuran Komisi Tinggi PBB untuk HAM, dan Sub Komite PBB Anti Penyiksaan," kata Yasonna dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/4).