Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menggelar rapat terbatas terkait antisipasi dampak kekeringan bersama Menteri Kabinet Kerja. Jokowi mengatakan sebentar lagi Indonesia akan memasuki musim kemarau.
Untuk mengurangi dampak kekeringan, Jokowi meminta para menteri terkait dan juga para kepala daerah untuk mengantisipasinya. Apa saja yang harus mereka lakukan?
Dalam pembukaan ratas, Jokowi menyampaikan dirinya mendapatkan laporan dari BMKG bahwa pada musim kemarau pada Agustus hingga September mendatang akan mencapai puncaknya dan lebih kering.
"Beberapa daerah di negara kita sudah mengalami keadaan 21 hari tanpa hujan, berarti statusnya waspada. Tiga puluh satu hari tanpa hujan berarti status siaga, dan juga 61 hari tanpa hujan, ini statusnya sudah awas," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (15/7).
Jokowi mengatakan kekeringan juga sudah terjadi di beberapa provinsi, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, NTB dan NTT. Oleh karena itu, ia meminta para kepala daerah untuk turun dan langsung mengecek ke lapangan.
"Saya minta para menteri dan kepala lembaga, gubernur, untuk turun melihat langsung ke lapangan dan segera melakukan langkah antisipasi, mitigasi terhadap dampak kekeringan ini," ujar dia.
Kemudian, Jokowi juga meminta suplai air bersih untuk pertanian agar pasokan air terjaga dan risiko kegagalan panen bisa dihindari. Ia pun meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya untuk memantau semua itu.
"Kalau perlu kita lakukan modifikasi cuaca, pembangunan sungai bor, dan saya minta Menteri LHK memantau, mengendalikan potensi titik panas hotspot yang ada dan kita harapkan kebakaran hutan dan lahan gambut bisa kita antisipasi dan kita hindari," ucap Jokowi.
Selain dihadiri oleh Jokowi, ratas juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja seperti Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadir, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, dan lainnya.