Jokowi Tegaskan Cawe-cawe Politiknya Tak Melanggar Undang-Undang
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengundang pemimpin redaksi (pemred) media massa dan konten kreator ke Istana Negara, pada Senin (29/5/2023). Pemred TvOne, Karni Ilyas menyampaikan, dalam pertemuan itu Jokowi menegaskan mengenai cawe-cawe politiknya tidak melanggar undang-undang.
"Ya dia (Jokowi) bilang cawe-cawe gak melanggar undang-undang," ujar Karni Ilyas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Diketahui, Jokowi dianggap cawe-cawe dengan enam ketua umum parpol di Istana Kepresidenan Jakarta pada 2 Mei 2023. Kala itu, Jokowi bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Plt. Ketua Umum PPP, Mardiono.
1. Jokowi sebut cawe-cawe demi negara, bukan pribadi
Di depan para pemimpin redaksi dan konten kreator, Jokowi juga menyampaikan cawe-cawe politiknya bertujuan untuk negara, bukan urusan pribadi.
"Gak melanggar undang-undang dia bilang, jadi cawe-cawe itu demi negara, bukan pribadi," ucap dia.
2. Lebih dari 7 kali Jokowi sebut kata cawe-cawe
Sementara itu, Wapempred Kompas TV, Yogi Nugraha menerangkan, Presiden Jokowi lebih dari 7 kali menyebut kata cawe-cawe. Menurutnya, pertemuan dengan Jokowi itu hanya cawe-cawe dan makan bersama.
"Ya (pertemuan) cuma cawe-cawe. Ada lebih dari 7 kali Pak Presiden mengatakan cawe-cawe. Jadi sebetulnya itu Pak Presiden mengumpulkan, mengundang makan para pemred dengan menu yang enak, misalnya ada sate padang, ada siomay, ada pempek, ya kan, presiden rileks sekali tadi," kata Yogi.
Terkait dengan capres-cawapres pilihannya, Jokowi mengaku juga enggan membeberkan secara gamblang.
"Presiden mengatakan, masih jauh, dan itu urusan parpol," ujar Yogi.
3. Ada pembahasan mengenai mobil listrik
Lebih lanjut, Yogi mengatakan, dalam pertemuan itu, Jokowi juga menyampaikan mengenai industri mobil listrik di Indonesia hingga masalah ekonomi.
"Kira-kira begitulah, harus cawe-cawe, harus ikut untuk tingkat nasional, tapi dia (Jokowi) menggarisbawahi, bahwa tidak ada kaitan dengan abuse of power sebagai presiden," imbuhnya.
