Jokowi Tunggu Penerima Konsensi Mengembalikan Lahan ke Negara

Direktur Konsolidasi Nasional Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Fuad Bawazir, meminta Jokowi menyebut satu persatu orang-orang di sekitar pemerintahan yang mendapatkan konsensi besar tentang penguasaan lahan.

“Beraninya Pak Jokowi. Sekarang kita tantang balik. List kan semuanya, jangan cuma Pak Prabowo aja, itu kan kaitannya sama pribadi,” katanya setelah mengisi acara ‘Para Tokoh Bicara 98’ di TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (25/2).

Seperti diketahui Prabowo membeli lahan di Kalimantan Timur pasca adanya sejumlah lahan masuk dalam daftar keredit macet Bank Mandiri yang kala itu dipimpin Agus Martowardodjo. Mantan Danjen Kopassus itu membeli dengan membayar USD 150 juta.

“Saya berharap pemerintah coba uji. Kan Pak Jokowi itu tidak fair, mengungkap tanahnya Pak Prabowo, padahal Pak Prabowo itu belinya mahal loh ya kata Pak JK sampai ratusan juta dolar kan,” ucap Fuad.

“Coba yang lain belum tentu mau keluarin duit seperti Pak Prabowo beli kayak gitu,” lanjutnya.

Menunjukkan raut muka yang geram, Fuad menegaskan bahwa Jokowi harus membuka semua nama yang menerima konsensi besar. Bahkan, dengan tegas ia meminta Jokowi untuk menyebutkan nama-nama konglomerat dan jenderal yang menurutnya telah menerima konsensi.

“Semuanya, suruh dilist sama Pak Jokowi, list semua itu. Konglomerat, jenderal-jenderal sekitarnya dia, semua dilist sampai-sampai, saya yakin Pak Prabowo akan nyerahin semua tanah bersama pihak mereka,” pungkasnya.

Senada dengan Fuad, Juru Bicara BPN Andre Rosiade mengatakan, sindiran yang dilempar untuk menyerang Prabowo itu, justru akan berbalik mengenai para pro-Jokowi. Sebab, kata dia, banyak pendukung sang petahana yang saat ini menguasai lahan negara.

"Kita tahu Pak Prabowo itu mendapat konsesi itu dengan membayar. Jadi bukan menikmati konsesi yang dikasih negara. Kalau mau minta, minta ke pendukung Pak Jokowi dong, jangan ke Pak Prabowo aja. Kan pendukung Pak Jokowi banyak yang menikmati konsesi negara. Ada Pak Luhut, Pak Surya Paloh, Hary Tanoe, Erick Tohir, dll," tuturnya kepada wartawan, Senin (25/2).

"Pak Jokowi tanya dulu dong ke ring satu nya, mau nggak balikin," sambung Andre.

Persoalan konsesi lahan menyeruak saat debat Pilpres kedua pada 17 Februari lalu. Jokowi menyebut Prabowo yang memiliki lahan ratusan ribu hektare di Aceh dan Kalimantan.

Prabowo kala itu mengakui bahwa dia menguasai lahan tersebut dengan mengantongi izin hak guna usaha (HGU) yang belakangan berdasarkan hasil identifikasi Ombudsman lahan yang dikuasai Prabowo berstatus hutan tanaman industri (HTI). Dia pun rela andai negara hendak mengambil tanah tersebut. Namun, menurut Prabowo, akan lebih baik jika tanah tersebut dikelola dirinya.

"Tapi adalah HGU. Adalah milik negara. Jadi setiap saat negara bisa ambil kembali. Kalau untuk negara, saya rela mengembalikan itu semua. Tapi daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola. Karena saya nasionalis dan patriot," tegas Prabowo.