Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Nurlia Dian Paramita, Koordinator JPPR dalam Talkshow series #GenZMemilih, "Parpol Baru Bisa Kasih Apa ke Gen Z?" by IDN Times pada Rabu (1/3/2023). (IDN Times/Alya Achyarini)

Jakarta, IDN Times - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menyoroti potensi partai politik (parpol) mengingkari komitmen dalam mengawal kebutuhan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas dan masyarakat adat.

JPPR melakukan pemantauan pada tahapan pendaftaran persyaratan calon anggota legislatif (caleg) DPR RI yang dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) pada 1 sampai 14 Mei 2023.

Dalam pemantauan tersebut, menitikberatkan pada komitmen partai dalam mengusung kelompok perempuan, generasi muda, dan kelompok rentan. Mengingat 10 dari 18 partai politik mendaftarkan bakal calonnya di penghujung waktu tahapan.

1. Parpol berpotensi ingkari komitmen kawal kelompok rentan

Perwakilan JPPR bersama Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (dok Bawaslu)

Koordinator Nasional JPPR, Nurlia Dian Paramita, menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan, tidak ada parpol yang menjawab soal porsi keterwakilan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat adat.

"Artinya, partai politik berpeluang mengingkari komitmen dalam mengawal kebutuhan calon pemilih kelompok rentan," ucap dia dalam keterangannya, Kamis (18/5/2023).

2. JPPR soroti porsi keterwakilan perempuan dan generasi muda

Ilustrasi mahasiswa (IDN Times/Aryodamar)

Selain itu, kata Paramita, ada beberapa partai yang tidak menyebutkan persentase keterwakilan perempuan, tetapi mengaku paling tinggi dibanding partai lain. Kemudian, ada pula partai yang mengklaim mengakomodir keterwakilan generasi muda, namun tak menyebutkan persentase.

"Kemudian mengenai keterwakilan generasi muda beberapa partai yang tidak menyebutkan persentasenya seperti Perindo, Demokrat, Gelora, dan PKN, namun memberikan informasi mengakomodir banyak generasi muda dalam pencalonannya," tutur dia.

3. JPPR imbau keterwakilan perempuan tak sekadar dipenuhi

ilustrasi pemilu (IDN Times/Esti Suryani)

JPPR lantas mengimbau agar keterwakilan perempuan, tidak hanya pada pemenenuhan kuota 30 persen perempuan. Menurut Paramita, parpol juga harus menjamin keterpilihan caleg dari kalangan perempuan, sehingga perempuan tidak hanya dijadikan sebagai angka validitas tanpa mengafirmasi kebutuhan yang ada di lapangan.

"Perihal keterwakilan perempuan, tidak hanya pada pemenenuhan kuota 30 persen perempuan, parpol juga harus menjamin keterpilihan mereka, sehingga perempuan tidak hanya dijadikan sebagai angka validitas tanpa mengafirmasi kebutuhan lapangan," imbuh dia.

 

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More