Komisi III Buka Peluang Judi Online Agar Masuk RUU Perampasan Aset

02 Sep 2026, 19:22 WIB

Ahmad Faisal

News

Channel

Add Us on Google

Komisi III Buka Peluang Judi Online Agar Masuk RUU Perampasan Aset

Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, daftar 13 (tiga belas) tindak pidana yang akan disasar dalam perampasan aset masih dinamis dan dapat bertambah maupun berkurang dalam pembahasan bersama pemerintah. (Dok. DPR RI)

Intinya Sih

5W1H

Komisi III DPR membuka peluang memasukkan judi online ke RUU Perampasan Aset; daftar 13 tindak pidana masih dinamis dan akan dibahas bersama pemerintah.
Posisi judi online akan dibahas melalui Daftar Inventarisasi Masalah, sementara PPATK dinilai berperan signifikan menelusuri transaksi serta memblokir rekening terkait dugaan pidana.
Draf RUU belum final dan dibahas lewat Panja; MAKI mendorong judi online dimasukkan, menyebut PPATK telah membekukan dana dugaan hasil judi bernilai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Komisi III DPR membuka peluang memasukkan tindak pidana judi online ke dalam cakupan RUU Perampasan Aset melalui pembahasan bersama pemerintah.
Who?
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, menyampaikan posisi tersebut. Koordinator MAKI Boyamin Saiman mendorong judi online dimasukkan dalam cakupan RUU.
Where?
Pernyataan Nasyirul Falah Amru disampaikan di Jakarta, sementara pembahasan dilakukan DPR bersama pemerintah melalui Komisi III dan Panitia Kerja.
When?
Pernyataan disampaikan pada Rabu, 2 September 2026. RUU Perampasan Aset ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.
Why?
Daftar 13 tindak pidana dalam draf RUU masih dinamis. Judi online dapat dibahas karena perampasan aset ditujukan memulihkan kerugian negara akibat tindakan ilegal yang mengganggu tata kelola dan kepentingan umum.
How?
Posisi judi online akan ditentukan melalui Daftar Inventarisasi Masalah dan pembahasan Panja. PPATK berperan menelusuri transaksi serta memblokir rekening terkait dugaan tindak pidana sesuai proses hukum.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Masuknya judi online dalam cakupan tindak pidana yang menjadi basis perampasan aset masih terbuka untuk dibahas. Hal ini ditegaskan oleh Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru. Ia mengatakan daftar 13 (tiga belas) tindak pidana yang akan disasar dalam perampasan aset masih dinamis dan dapat bertambah maupun berkurang dalam pembahasan bersama pemerintah.

Menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu, fleksibilitas tersebut penting karena substansi utama perampasan aset berkaitan dengan pemulihan kerugian negara akibat tindakan ilegal yang mengganggu tata kelola serta kepentingan umum. Karena itu, cakupan tindak pidana yang menjadi dasar perampasan aset tidak dapat dipandang sebagai rumusan yang sudah final.

“Adanya 13 tindak pidana yang dirumuskan dalam draf RUU Inisiatif DPR bukanlah hal yang kaku, bisa berubah. Apakah bertambah atau berkurang. karena inti dari pokok dari proses perampasan aset adalah ketika kerugian terhadap negara terjadi, karena adanya tindakan ilegal dalam proses tata kelola dan kepentingan umum sangat terganggu,” ujar pria yang kerap disapa Gus Falah dalam keterangannya kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu (2/9/2026).

1. Posisi judi online dapat ditentukan dalam pembahasan DIM

Ilustrasi Judi online (IDN Times/Aditya Pratama)

Menanggapi belum masuknya judi online dalam daftar tersebut, Falah mengatakan persoalan judi online akan menjadi salah satu materi yang dapat dibahas pemerintah dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Dengan demikian, pembahasan nantinya dapat menentukan posisi tindak pidana tersebut dalam kerangka RUU Perampasan Aset.

Di sisi lain, Falah menilai peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan menjadi salah satu aspek penting dalam penerapan rezim perampasan aset. PPATK memiliki peran dalam penelusuran transaksi serta pemblokiran rekening yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana.

2. PPATK berperan signifikan dalam penelusuran dan pemblokiran aset

Ilustrasi judi online (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Menurutnya, penanganan perkara judi online selama ini juga kerap dikaitkan dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Mekanisme tersebut dapat berujung pada pemblokiran rekening hingga penyitaan aset sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

“Yang pasti dalam proses perampasan aset ini peranan PPATK sangat signifikan karena melakukan tindakan penelusuran dan pemblokiran,” ujar Falah.

Ia menjelaskan, praktik penelusuran dan pemblokiran aset tersebut sekaligus berkaitan dengan perbedaan antara rezim penyitaan dan rezim perampasan aset. Menurutnya, pemahaman mengenai perbedaan kedua rezim tersebut menjadi bagian penting dalam merumuskan mekanisme perampasan aset yang nantinya diatur dalam undang-undang.

3. Draf RUU masih dinamis, MAKI dorong judi online masuk cakupan

Ilustrasi judi online (IDN Times/Aditya Pratama)

Pembahasan RUU Perampasan Aset sendiri masih berlangsung dan draf yang disusun DPR belum menjadi rumusan final. Sejumlah substansi, termasuk cakupan tindak pidana, masih dapat mengalami perubahan melalui pembahasan bersama pemerintah dan Komisi III DPR RI dalam bentuk Panitia Kerja (Panja).

Diketahui, sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mempertanyakan langkah Komisi III DPR RI yang tidak memasukkan tindak pidana judi maupun judi online (judol) ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Padahal, RUU yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini mencantumkan 13 jenis tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan.

Menurut Boyamin, dari 13 daftar kejahatan yang dimasukkan, sektor seperti korupsi, narkoba, dan perdagangan orang memang wajib ada. Namun, sembilan jenis pidana lainnya dinilai kurang berpotensi jika dibandingkan dengan judi online yang dampaknya terbukti merusak perekonomian dan menggerus daya beli masyarakat secara luas.

Ia membeberkan bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah membekukan simpanan yang diduga berasal dari hasil judi senilai puluhan hingga ratusan miliar rupiah di perbankan. Dana tersebut mengendap dan tidak diambil oleh pemiliknya karena takut terdeteksi oleh otoritas pajak maupun PPATK akibat penggunaan identitas orang lain. (WEB)

Sponsored Content: This article is a paid collaboration. While this content is sponsored, all insights, reviews, and editorial standards remain entirely our own.