Jumlah Pengungsi Sumatra Turun Drastis, Kini Tinggal 102.480 Jiwa

05 Feb 2026, 10:26 WIB

Presiden Prabowo mengunjungi lokasi pengungsian korban banjir di Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatra Utara, Senin (1/12/2025) (dok. Sekretariat Presiden)

Intinya sih...

553 pasar rakyat kembali beroperasi, mendukung pemulihan ekonomi di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) di tiga provinsi mencapai di atas 90 persen secara agregat.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) melaporkan perkembangan terkini proses pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Hingga 3 Februari 2026, penanganan difokuskan pada pengurangan jumlah pengungsi, pemulihan layanan dasar, pengaktifan kembali kegiatan ekonomi masyarakat, serta pembangunan hunian sementara (huntara).

Berdasarkan rekap data terbaru Satgas PRR, jumlah pengungsi saat ini tercatat 102.480 jiwa. Angka ini jauh lebih rendah dibanding kondisi awal pascabencana pada 2 Desember 2025 yang mencapai 2.178.269 jiwa. Dengan penurunan tersebut, mayoritas warga terdampak telah kembali ke rumah, menempati huntara atau tinggal di lokasi yang dinilai layak dan aman.

1. 553 pasar rakyat kembali beroperasi

Kondisi rumah warga pasca banjir menghantam Desa Hutanobolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, Sabtu (20/12/2025). (IDN Times/Prayugo Utomo)

Pemulihan juga terlihat pada sektor ekonomi. Hingga saat ini, 553 pasar rakyat di tiga provinsi terdampak telah kembali beroperasi, terdiri atas 465 pasar di Aceh, 57 pasar di Sumut, dan 31 pasar di Sumbar.

Berfungsinya kembali pasar rakyat tersebut turut ditopang oleh pemulihan akses jalan dan distribusi logistik di wilayah terdampak.

2. Penyaluran dana tunggu hunian

Anak-anak bermain di antara puing banjir yang menerjang Desa Hutanobolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tukka, Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, Jumat (19/12/2025). (IDN Times/Prayugo Utomo)

Di sisi bantuan perumahan, Satgas PRR mencatat penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) di tiga provinsi telah mencapai di atas 90 persen secara agregat. Rinciannya, penyaluran DTH di Sumbar mencapai 97,06 persen, Aceh 91,90 persen, dan Sumut 86,12 persen.

Skema penyaluran langsung ke rekening penerima diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan secara mandiri sembari menunggu pembangunan hunian tetap.

Pemulihan konektivitas darat juga terus diperkuat melalui sinergi lintas sektor. Satgas PRR melaporkan seluruh jalan dan jembatan nasional berada dalam kondisi fungsional sehingga mobilitas antarwilayah utama dapat kembali berjalan normal.

Selain itu, TNI Angkatan Darat melalui Kodam Iskandar Muda dan Kodam I/Bukit Barisan telah menyelesaikan pembangunan dan perbaikan sejumlah jembatan darurat di wilayah terdampak, khususnya di Provinsi Aceh. Sementara itu, Polri mencatat perbaikan akses darat di Sumbar telah rampung, dengan progres lanjutan masih berlangsung di Aceh dan Sumut.

3. 666 sumur bor dan 168 unit MCK sudah dibangun

Percepatan sumur bor penuhi air bersih Aceh Tamiang. (Dok. Direktorat Cipta Karya Kementerian PU)

Pada aspek layanan dasar, Satgas PRR memastikan ketersediaan fasilitas sanitasi dan sosial tetap terjaga. Hingga saat ini telah dibangun 666 sumur bor dan 168 unit mandi, cuci, kakus (MCK) di wilayah terdampak untuk mendukung kebutuhan air bersih dan sanitasi masyarakat.

Juru Bicara Satgas PRR Pascabencana Sumatra, Amran, mengatakan, upaya pemulihan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata.

“Fokus kami bukan sekadar membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi memastikan masyarakat bisa kembali menjalani kehidupan secara normal. Dengan terus menurunnya jumlah pengungsi dan mulai pulihnya aktivitas ekonomi, proses rehabilitasi dan rekonstruksi kini memasuki fase yang lebih stabil,” kata Amran di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Satgas PRR mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas umum yang telah diperbaiki serta mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi lanjutan. Hal ini termasuk pembangunan hunian tetap yang saat ini tengah disiapkan secara bertahap.