Iklan - Scroll untuk Melanjutkan

For

You

Jusuf Kalla: Banyak Konflik Dunia Dipicu Ulah Penjajah

20 Oct 2026, 08:40 WIB4 min read

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) (Dok/Istimewa).

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Jusuf Kalla menyebut konflik global kerap dipicu warisan kolonial, serta faktor agama, ambisi kekuasaan, dan kepentingan ekonomi yang saling berkaitan.
Ia menyoroti konflik Poso, Ambon, Thailand Selatan, Palestina-Israel, dan Rohingya sebagai contoh kekerasan yang dipengaruhi isu agama, sejarah, etnis, atau batas wilayah.
Untuk Afghanistan dan Aceh, JK menekankan pentingnya memahami latar sejarah serta ketidakadilan ekonomi; pembagian hasil sumber daya yang adil dinilai mendukung perdamaian.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

masa kolonial

Inggris menetapkan batas wilayah antara kawasan yang kini menjadi Malaysia dan Thailand tanpa mempertimbangkan latar belakang etnis dan agama masyarakat Pattani.

1979–1989

Uni Soviet menduduki Afghanistan. Amerika Serikat membantu berbagai kelompok perlawanan untuk mengusir pasukan Soviet.

1998–2001

Konflik komunal di Poso, Sulawesi Tengah, menewaskan sekitar 2.000 orang.

1999–2002

Konflik horizontal di Ambon, Maluku, menewaskan sekitar 5.000 orang.

2011

Osama bin Laden ditemukan di Pakistan dan tewas dalam operasi Amerika Serikat.

awal 2026

JK menyinggung konflik di Iran dan Venezuela yang menurutnya berkaitan dengan kepentingan Amerika Serikat atas sumber daya minyak.

Senin (19/10/2026)

Jusuf Kalla menyampaikan kuliah tentang pelajaran perdamaian dari Aceh, Afghanistan, dan Thailand Selatan di Northern Illinois University, Amerika Serikat. Ia menilai konflik global dipicu faktor agama, ambisi kekuasaan, dan kepentingan ekonomi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Jusuf Kalla menyampaikan pandangannya mengenai akar konflik global, termasuk agama, ambisi kekuasaan, kepentingan ekonomi, serta kebijakan kolonial dan ketimpangan ekonomi.
Who?
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menjadi pembicara dalam kuliah mengenai perdamaian di Northern Illinois University.
Where?
Kuliah berlangsung di Smart Classroom, Latino Research Center, Northern Illinois University, Amerika Serikat.
When?
Jusuf Kalla menyampaikan materi pada Senin, 19 Oktober 2026, waktu setempat; keterangannya disampaikan tertulis pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Why?
Menurut Jusuf Kalla, konflik kerap dipicu penetapan batas kolonial yang mengabaikan etnis dan agama, serta perpaduan faktor keyakinan, kekuasaan, dan kepentingan ekonomi.
How?
JK menjelaskan pandangannya melalui contoh konflik di Poso, Ambon, Thailand Selatan, Palestina-Israel, Rohingya, Afghanistan, dan Aceh, serta menekankan pembagian hasil sumber daya yang lebih adil.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jusuf Kalla berkata banyak perang terjadi karena batas wilayah dulu dibuat penjajah tanpa melihat orang yang tinggal di sana. Ia juga bilang agama, ingin berkuasa, dan uang sering jadi penyebab. Ia bercerita tentang Pattani, Palestina, Afghanistan, dan Aceh. Untuk Aceh, ia bilang pembagian uang dari alam yang lebih adil penting supaya damai.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Paparan Jusuf Kalla menempatkan perdamaian sebagai hasil dari pemahaman yang lebih utuh terhadap akar konflik, termasuk sejarah, identitas, dan ketimpangan ekonomi. Penekanannya bahwa ajaran agama tidak membenarkan kekerasan serta dukungannya pada pembagian hasil sumber daya yang lebih adil di Aceh menunjukkan ruang bagi penyelesaian yang menghargai keadilan dan martabat masyarakat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menilai banyak konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia berakar dari kebijakan negara penjajah pada masa lalu. Penarikan batas wilayah tanpa mempertimbangkan latar belakang etnis, agama, dan kepentingan ekonomi masyarakat setempat menjadi salah satu pemicunya.

Hal tersebut disampaikan JK dalam kuliah ketiga bertajuk Lessons for Peace: Aceh, Afghanistan and Southern Thailand di Northern Illinois University (NIU), Amerika Serikat, Senin (19/10/2026) waktu setempat.

Dalam kuliah yang berlangsung di Smart Classroom, Latino Research Center, itu, JK menjelaskan tiga faktor utama yang memicu konflik global, yakni God (agama, ideologi, dan keyakinan), Glory (ambisi kekuasaan dan hegemoni), serta Gold (kepentingan ekonomi).

Menurut JK, ketiga faktor tersebut kerap saling berkaitan dan menjadi alasan di balik berbagai konflik bersenjata.

Dia mencontohkan, Amerika Serikat kerap menggabungkan kepentingan ekonomi dengan ambisi kekuasaan. JK menyinggung konflik di Iran dan Venezuela pada awal 2026 yang, menurutnya, berkaitan dengan kepentingan Amerika Serikat untuk menguasai sumber daya minyak melalui kekuatan militer.

"Khusus konflik karena agama, masing-masing pihak yang bertikai menjajakan surga kepada milisi ataupun pejuang sebagai barang komoditi secara murahan," ujar JK dalam keterangan tertulis, Selasa (20/10/2026).

1. Konflik agama hingga perebutan wilayah

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) (Dok/Istimewa).

JK juga menyoroti konflik yang mengatasnamakan agama. Menurut dia, pihak-pihak yang bertikai kerap menggunakan janji surga untuk mendorong para milisi atau pejuang terlibat dalam aksi kekerasan.

Padahal, menurut JK, ajaran agama tidak membenarkan tindakan saling membunuh. Dia mencontohkan konflik komunal di Poso, Sulawesi Tengah, pada 1998–2001 dan Ambon, Maluku, pada 1999–2002, yang menimbulkan ribuan korban jiwa.

"Kitab suci agama manapun, saling membunuh tidak dibenarkan. mereka tidak masuk surga, melainkan masuk neraka. Ini yang terjadi saat konflik di Poso Sulawesi Tengah sekitar tahun 1998-2001 yang mengakibatkan 2.000 korban jiwa meninggal dan sekitar 5.000 jiwa meninggal akibat konflik horizontal di Ambon Maluku," ujar dia.

2. Persoalan sejarah dan kebijakan kolonial turut memicu munculnya konflik

JK dalam kuliah ketiga bertajuk Lessons for Peace: Aceh, Afghanistan and Southern Thailand di Northern Illinois University (NIU), Amerika Serikat. (Dok/Istimewa).

Selain faktor agama, JK menilai persoalan sejarah dan kebijakan kolonial turut menjelaskan munculnya konflik berkepanjangan di sejumlah wilayah.

Salah satunya adalah konflik di Thailand Selatan yang melibatkan kelompok Muslim-Melayu di Pattani. JK menilai penetapan batas wilayah oleh Inggris pada masa kolonial antara wilayah yang kini menjadi Malaysia dan Thailand tidak mempertimbangkan latar belakang etnis serta agama masyarakat setempat.

Akibatnya, masyarakat Pattani yang beretnis Melayu dan beragama Islam berada di bawah yurisdiksi Thailand.

Menurut JK, persoalan serupa juga dapat ditemukan dalam konflik Palestina-Israel dan persoalan etnis Rohingya di Myanmar, meski masing-masing memiliki latar belakang sejarah dan dinamika yang berbeda.

3. JK soroti konflik Afghanistan dan Aceh

Ilustrasi dampak perang (unsplash.com/Mahmoud Sulaiman )

Dalam kuliah tersebut, JK turut membahas konflik Afghanistan. Dia menilai kelompok Taliban tidak seharusnya serta-merta dicap sebagai kelompok teroris tanpa melihat latar belakang sejarah perjuangan mereka.

"Mereka itu menjadi pahlawan buat negeri mereka, melawan Amerika yg menduduki Afghanistan setelah Uni Soviet pergi;" kata dia.

JK mengingatkan, ketika Uni Soviet menduduki Afghanistan pada 1979–1989, Amerika Serikat membantu berbagai kelompok perlawanan untuk mengusir pasukan Soviet.

Namun, setelah Uni Soviet mundur, Amerika Serikat justru melancarkan invasi dan menduduki Afghanistan selama sekitar 20 tahun dengan alasan Taliban melindungi Osama bin Laden.

JK juga menyoroti fakta bahwa Osama bin Laden akhirnya ditemukan di Pakistan ketika Amerika Serikat melancarkan operasi yang menewaskannya pada 2011.

Sementara itu, terkait konflik Aceh yang berlangsung selama sekitar 29 tahun, JK menilai ketidakadilan ekonomi menjadi salah satu akar persoalan.

Menurut dia, Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi masyarakatnya justru menghadapi kemiskinan dan tingkat literasi yang rendah. Kondisi tersebut mendorong perlawanan terhadap pemerintah pusat.

Karena itu, JK menegaskan konflik Aceh bukan semata-mata didorong keinginan untuk mendirikan negara Islam, melainkan juga persoalan ketimpangan ekonomi dan distribusi hasil sumber daya alam.

JK menyatakan mendukung ketentuan dalam perjanjian damai Aceh yang memberikan porsi 70 persen dari hasil pengelolaan sumber daya alam Aceh kepada daerah tersebut.

Menurut dia, pembagian hasil yang lebih adil menjadi salah satu langkah penting untuk menyelesaikan konflik dan menjaga perdamaian dalam jangka panjang.