Kuliah Umum Jusuf Kalla di AS: Singgung Dampak Demokrasi Liberal
Jusuf Kalla menilai demokrasi liberal pascareformasi belum selalu menghasilkan pemimpin dengan pengalaman dan kapasitas memadai.
JK mendorong penghidupan kembali GBHN untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah.
Ia juga mengaitkan krisis ekonomi 1997 dengan liberalisasi perbankan yang berlangsung tanpa pengawasan ketat pemerintah.
Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, memberikan paparan tajam mengenai arah politik Indonesia di hadapan sivitas akademika Northern Illinois University (NIU), Amerika Serikat, pada Kamis (15/10/2026). Dia menyoroti sistem demokrasi liberal di Indonesia pasca-Reformasi yang dinilai memiliki banyak kelemahan.
Pria yang karib disapa JK menyebut sistem pemilihan saat ini lebih sering mengutamakan popularitas dan kekuatan uang ketimbang kompetensi sang pemimpin. Oleh karena itu, dia kembali menggaungkan wacana pentingnya menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai penunjuk arah pembangunan bangsa.
1. Demokrasi liberal tak sejalan dengan kualitas pemimpin
Potret Jusuf Kalla di Northern Illinois University (NIU), Amerika Serikat, pada Kamis (15/10/2026). (Dok. Istimewa). Dalam materinya yang bertajuk Indonesia at a Crossroads, JK membedah dampak dari penerapan ekonomi dan politik liberal. Mantan wakil Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko "Jokowi" Widodo itu mengakui demokrasi liberal pascareformasi memang sukses membuka akses kompetisi politik menjadi lebih luas dan inklusif.
Namun, ada yang disayangkan oleh JK hingga saat ini. Sebab, kebebasan tersebut tidak selalu diimbangi dengan lahirnya pemimpin yang memiliki pengalaman dan kapasitas memadai.
"Dalam proses pemilihan, popularitas dan kemampuan finansial cenderung lebih menentukan dibandingkan kompetensi dan kualitas kepemimpinan," kata JK dalam keterangan resminya.
2. Wacana hidupkan GBHN demi kesinambungan negara
Potret Jusuf Kalla di Northern Illinois University (NIU), Amerika Serikat, pada Kamis (15/10/2026). (Dok. Istimewa). Untuk mengatasi arah pembangunan yang kerap tidak menentu, JK menyuarakan urgensi untuk menghidupkan kembali GBHN. Wacana ini bukan bertujuan untuk mengembalikan Indonesia ke era demokrasi terpimpin, melainkan murni demi kepentingan perencanaan nasional.
Saat ini, ketiadaan haluan negara membuat program pembangunan sering terputus atau berubah total setiap kali terjadi pergantian presiden. Akibatnya, pencapaian dan tujuan jangka panjang dari setiap periode kepemimpinan menjadi tidak terukur secara berkelanjutan.
"GBHN itu penting agar negara bisa bikin perencanaan jangka panjang atau jangka menengah. Tapi prinsip pokoknya tetap pemilihan langsung, itu hak rakyat dalam demokrasi," ujar tokoh asal Sulawesi Selatan tersebut.
3. Singgung dosa masa lalu liberalisasi perbankan
Potret Jusuf Kalla di Northern Illinois University (NIU), Amerika Serikat, pada Kamis (15/10/2026). (Dok. Istimewa). Selain soal politik, JK juga menyinggung sejarah kelam krisis ekonomi 1997 yang berujung pada lengsernya Presiden Soeharto. Menurutnya, krisis tersebut diperparah oleh kebijakan liberalisasi perbankan yang serba bebas tanpa pengawasan ketat dari pemerintah. Bayangkan, konglomerat diberikan kemudahan ekstrem untuk mendirikan bank hanya dengan modal Rp2,5 miliar saja.
"Semua deregulasi, bank terbuka, lalu berdirilah 250 bank, pemerintah bangga pada waktu itu (padahal memicu krisis)," ujar JK di hadapan para akademisi AS.
