Jusuf Kalla: Sosok Mendikbud Kabinet Prabowo Harus Paham Pendidikan

10 Okt 2024, 13:39 WIB

Amir Faisol

Jusuf Kalla saat ditemui di rumah duka Faisal Basri pada Kamis (5/9/2024). (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Intinya sih...

Jusuf Kalla meminta Prabowo Subianto menunjuk Menteri Pendidikan yang paham masalah pendidikan nasional.
Ia menyoroti pentingnya peruntukan anggaran mandatory spending 20 persen APBN untuk pendidikan, bukan hanya jumlahnya.
Anggaran pendidikan harus dipastikan tepat sasaran untuk infrastruktur, gaji guru, dan mutu sistem pendidikan yang baik.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) berpesan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto agar menunjuk orang yang tepat sebagai Menteri Pendidikan. Sosok yang ditunjuk harus paham masalah pendidikan nasional.

Menurut JK, Mendikbud baru harus paham bagaimana memajukan pendidikan Indonesia supaya setara dengan negara-negara maju.

Hal tersebut disampaikan Jusuf Kalla saat ditemui usai menghadiri peluncuran Buku Wakil Ketua Komisi X DPR RI periode 2019-2024 Dede Yusuf Macan Effendi di Gedung Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

"Ya, yang mengerti pendidikan dengan baik untuk memajukannya, kalau memajukannya harus mengerti," kata Jusuf Kalla.

1. JK tak setuju mandatory spending 20 persen dipangkas

Wapres ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla menyoroti soal program merdeka belajar Kemendikbud. (Dok. Tim JK)

JK juga menyoroti terkait mandatory spending 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan.

Menurut JK, yang terpenting bukan soal berapa jumlah anggarannya yang dibutuhkan oleh Indonesia, tetapi bagaimana peruntukan anggaran tersebut.

"Tentu anggaran penting, cuma dipakainya bagaimana, jadi bukan jumlahnya, tetapi dipakai untuk apa," kata Jusuf Kalla.

2. Anggaran pendidikan harus tepat sasaran

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) saat menghadiri malam takziah meninggalnya tokoh pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. (Dok. Istimewa).

JK menegaskan anggaran pendidikan harus dipastikan tepat sasaran untuk empat isu strategis dalam pembangunan pendidikan nasional. Misalnya, infrastruktur, gaji guru harus bertambah, hingga mutu sistem pendidikan yang baik.

Menurut Jusuf Kalla, hanya tiga negara di dunia yang telah menetapkan anggaran pendidikan di dalam konstitusinya yaitu, Indonesia, Taiwan, dan Brazil.

"Sekarang tentu bagaimana melaksanakan itu semua dengan sebaik-baiknya?" kata dia.

3. AHY turut soroti pendidikan nasional

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soroti pendidikan nasional. (IDN Times/Amir Faisol)

Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turut menyoroti sistem pendidikan nasional. Dia mengatakan, pendidikan harus selalu menjadi pondasi yang kokoh.

Selain itu, pendidikan harus mendapatkan prioritas utama dalam pembangunan bangsa hari ini dan ke depan.

"Jadi memang kompleks, itulah mengapa dalam UUD 45, UUD kita juga ditetapkan 20 persen anggaran untuk pendidikan," kata dia.

"Mudah mudahan setiap rupiah bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dirasakan manfaatnya bagi peningkatan dan kapasitas pendidikan nasional," tambahnya.