Kabinet Jokowi Bakal Dapat Mobil Dinas Baru, PAN Tanya Jumlah Menteri

22 Agu 2019, 06:00 WIB

Yandri Susanto (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Jakarta, IDN Times - Pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo, jajaran menteri akan mendapatkan mobil dinas baru. Anggaran telah disiapkan namun ternyata rencana ini mendapatkan berbagai kritik karena dinilai membuang-buang anggaran di tengah kondisi masyarakat yang sedang sulit.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto menilai mobil para menteri saat ini yang berjenis Royal Crown, masih layak pakai. Yandri yakin jika Jokowi mengetahui hal itu menyebabkan pemakaian anggaran yang berlebihan, rencana itu bisa dibatalkan.

"Saya yakin Pak Jokowi nih belum tau. Kalau Pak Jokowi tahu, saya yakin dibatalkan kembali seperti tender-tender yang dulu. Kan ada tender-tender untuk pengadaan mobil untuk lembaga-lembaga tinggi itu, kan dan pak Jokowi tidak setuju, dibatalkan," kata Yandri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8).

1. Rencana mobil dinas baru perlu dipertimbangkan

ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

Rencana pengadaan ini, kata Yandri, perlu dipertimbangkan kembali. Alasannya, situasi ekonomi kurang baik dan permasalahan masyarakat masih banyak. Rencana pembelian mobil dinas baru, menurutnya, membuat citra pemerintah malah menjadi boros.

"Kita minta perhatiannya Pak Jokowi, di tengah ekonomi yan sedang melambat, ekonomi sulit, kemudian rakyat masih banyak yang miskin. Problem bangsa juga masih banyak yang lain. Saya kira tidak elok kalo mobil mewah itu dimunculkan di tengah kesulitan-kesulitan kita," tuturnya.

2. Yandri: mobil dianggarkan, jumlah menteri kan belum

(Ilustrasi mobil dinas) IDN Times/Daruwaskita

Anggota Komisi II DPR RI itu juga melihat, sampai saat ini, komposisi jumlah menteri Jokowi belum ada. Sehingga, kata dia, pengadaan mobil dinas baru untuk menteri masih bisa diubah.

"Sebaiknya kalaupun mau tender ya setelah sudah jelas berapa menteri, berapa pejabat negara yang lain. Itu setelah tanggal 20 Oktober berarti kalau hari ini sudah tender? Ya gausah buru-buru lah. Maksud saya kalau-pun itu dipaksakan pemerintah harus ada ya itu hak pemerintah," ujar Yandri.

3. Fadli Zon sepakati rencana mobil dinas baru

IDN Times/Irfan Fathurohman

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon punya pandangan berbeda soal mobil dinas baru para menteri jilid II pemerintahan Jokowi. Dari kabar yang didapatkan, penggunaan mobil saat ini sudah sampai 10 tahun. Sehingga ada sejumlah pertimbangan untuk menggantinya.

"Ya kalau itu pertimbangannya, sebagai mobil yang dipakai sekarang ini sudah terlalu lama dan mungkin maintenance-nya justru memakan biaya, saya kira itu pasti ada pertimbangan-pertimbangannya," kata Fadli di tempat yang sama, Kamis (22/8).

4. Mobil dinas bisa untuk aset negara

(Ilustrasi) IDN Times/Kevin Handoko

Fadli tidak keberatan jika memang pemerintahan ke depan membutuhkan kendaraan baru. Dia mempertimbangkan, mobil yang usia pemakaiannya makin tua malah akan merugikan negara karena terlalu banyak memakan biaya untuk perawatannya. "Ini beli mobil menurut saya ada keperluan, mobilnya pun ada untuk negara," ucap Fadli.

"Mobilnya pun ada menjadi aset negara kemudian mobil ini kalau tidak salah sudah 10 tahun. Mungkin kalau 10 tahun mobil itu sudah banyak maintenance gitu-loh dan itu bisa malah merugikan," sambungnya.