Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep enggan menanggapi soal munculnya isu skenario pasangan calon (paslon) tunggal melawan kotak kosong di Pilkada DKI Jakarta 2024.
Putra bungsu Presiden Joko "Jokowi" Widodo itu mengaku masih belum bisa menanggapi.
"Saya belum bisa menanggapi itu," kata Kaesang menjawab pertanyaan IDN Times saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2024).
Kaesang menegaskan dirinya enggan mengomentari karena hingga saat ini KPU belum saja belum menetapkan kandidat yang maju.
"Kenapa? Soalnya ini belum terjadi semua," tegasnya.
Di samping itu, kata Kaesang, saat ini sudah ada bakal paslon jalur independen, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Sehingga, selama Dharma-Kun memenuhi syarat verifikasi tahapan di KPU, kecil kemungkinan terjadinya paslon tunggal.
"Kita lihat ke depannya akan seperti apa dan ada beberapa calon independen yang mendaftar juga," ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes menilai apabila ada sekelompok parpol yang membuat skenario calon tunggal melawan kotak kosong di Pilkada DKI Jakarta sebagai upaya buruk. Ia menilai, fenomena tersebut justru mengkerdilkan semangat demokrasi.
"Jadi menurut saya kalau ada skenario partai untuk mendesain pilkada melawan kotak kosong, saya kira itu sudah kebablasan dan itu tidak menunjukkan semangat untuk membangun demokrasi yang sehat," kata Arya dalam paparan di acara bertajuk Peta Kompetisi Pilkada 2024 di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).
Arya menyampaikan, nasib untuk mengantisipasi adanya kotak kosong di Pilkada DKI Jakarta bergantung pada pilihan sejumlah parpol di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM), yakni PKS, NasDem, PKB, dan PDIP. Sebab, partai yang tergabung di KIM sudah pasti menunggu kandidat yang sama.
Adapun, fenomena calon tunggal melawan kotak kosong berhembus seiring munculnya isu terbentuknya KIM Plus di Pilkada DKI Jakarta. Di mana, KIM berupaya mengajak agar PKS, NasDem, dan PKB bergabung ke koalisi. Sehingga hanya terbentuk koalisi satu paslon.
Ambang batas syarat dukungan di Pilkada DKI Jakarta sendiri, parpol atau gabungan parpol harus mengumpulkan minimal 22 kursi DPRD DKI Jakarta untuk bisa mengusung kandidat.
"Kalau misalnya, skenarionya Nasdem, PKB, dan PKS (berkoalisi di Pilkada DKI), kalau PKS-nya keluar berarti kan sisanya PKB dan Nasdem, PKB Nasdem itu bisa mencalonkan karena ada 23 kursi. Tapi kalau, PKB-nya yang narik diri hanya ada NasDem itu tidak bisa nyalon. PDIP kalau bertemu dengan NasDem dapat 25, bisa nyalon," ungkap Arya.
Oleh sebab itu, Arya mendorong agar PKS, NasDem, PKB, dan PDIP segera menentukan dukungan dan membuat koalisi untuk melawan KIM
"Jadi saya kira kita mendorong, agar partai-partai yang belum menentukan calon ini, dalam hal ini tentu PKS, Nasdem, PKB, PDIP untuk paling tidak bisa memberikan sinyal kira-kira akan mendukung siapa. Itu penting juga bagi kita supaya desain calon kotak tunggal ini bisa diprediksi ke depan," imbuhnya.