Jakarta, IDN Times - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memutasi tiga pejabat tinggi (pati) Porli yang kini ditetapkan sebagai tersangka penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ketiga pelaku penyadapan presiden yakni, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi kini dimutasi dari jabatannya masing-masing sebagai Pelayanan Markas (Yanma). Hal ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026.
Kadiv Humas Polri Irjen Polisi Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri. Proses penempatan personel dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas.
"Hal ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal," ujarnya.
Dengan adanya mutasi itu, Isir mengharapkan organisasi Polri semakin sehat dengan terus meningkatkan inovasi dalam melayani masyarakat.
"Kami berharap para pejabat yang mendapat penugasan baru dapat menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif dan bermanfaat bagi masyarakat," ucap dia.
Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal kepolisian sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, politisi, media, ormas, LSM, dan pengusaha sepanjang tahun 2025–2026.
Keempat tersangka tersebut adalah: LSP — Jenderal Polisi (Purn/Mantan) Listyo Sigit Prabowo (Mantan Kapolri yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden / KSP); ASN — Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (Kepala Divisi Hukum / Kadivkum Polri); dan EH — Irjen Pol Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, mantan Direktur Tipidnarkoba Bareskrim Polri); Irjen Slamet Uliandi, Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri.
Polri telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada (10/11/2026) dan Eko Hadi pada (17/11/2026). Keduanya telah dipecat secara tidak hormat (PTDH) setelah terlibat dalam skandal penyadapan ke Presiden Prabowo.