Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Presiden Prabowo Subianto melontarkan pujian khusus kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam acara Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026)(YouTube/Sekretariat Presiden)
  • Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memutasi Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi menjadi Pelayanan Markas melalui surat telegram tertanggal 20 November 2026.

  • Bareskrim menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal nomor Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat, politisi, media, ormas, LSM, dan pengusaha pada 2025–2026.

  • Polri telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta dan Eko Hadi pada November 2026; keduanya dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Tiga pejabat polisi, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi, dipindahkan dari tugasnya. Mereka jadi tersangka karena diduga menyadap telepon Presiden Prabowo Subianto. Ahrie dan Eko sudah dipecat dengan tidak hormat. Polisi juga menyebut ada empat jenderal yang jadi tersangka dalam kasus ini.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Penanganan terhadap pejabat yang menjadi tersangka, disertai sidang etik dan pemberhentian tidak dengan hormat bagi dua di antaranya, menunjukkan adanya mekanisme pertanggungjawaban di internal Polri. Mutasi juga ditempatkan dalam kerangka meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas, dengan penekanan pada pelayanan kepolisian yang responsif bagi masyarakat.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memutasi tiga pejabat tinggi (pati) Porli yang kini ditetapkan sebagai tersangka penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Ketiga pelaku penyadapan presiden yakni, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi kini dimutasi dari jabatannya masing-masing sebagai Pelayanan Markas (Yanma). Hal ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026.

Kadiv Humas Polri Irjen Polisi Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri. Proses penempatan personel dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas.

"Hal ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal," ujarnya.

Dengan adanya mutasi itu, Isir mengharapkan organisasi Polri semakin sehat dengan terus meningkatkan inovasi dalam melayani masyarakat.

"Kami berharap para pejabat yang mendapat penugasan baru dapat menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif dan bermanfaat bagi masyarakat," ucap dia.

Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal kepolisian sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, politisi, media, ormas, LSM, dan pengusaha sepanjang tahun 2025–2026.

Keempat tersangka tersebut adalah: LSP — Jenderal Polisi (Purn/Mantan) Listyo Sigit Prabowo (Mantan Kapolri yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden / KSP); ASN — Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (Kepala Divisi Hukum / Kadivkum Polri); dan EH — Irjen Pol Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, mantan Direktur Tipidnarkoba Bareskrim Polri); Irjen Slamet Uliandi, Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri.

Polri telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada (10/11/2026) dan Eko Hadi pada (17/11/2026). Keduanya telah dipecat secara tidak hormat (PTDH) setelah terlibat dalam skandal penyadapan ke Presiden Prabowo.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More