Kapolri Pamer Pertanian-SPPG, SETARA Ingatkan Risiko Mission Creep

02 Jul 2026, 20:44 WIB

Lia Hutasoit

News

Channel

Add Us on Google

Kapolri Pamer Pertanian-SPPG, SETARA Ingatkan Risiko Mission Creep

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat menghadiri peringatan HUT ke-80 Bhayangkara di Cikeas, Bogor, Rabu (1/7/2026). (Youtube/IDNTimes)

Intinya Sih

SETARA Institute menyoroti pidato Kapolri Listyo Sigit yang menonjolkan keterlibatan Polri di sektor pertanian, ketahanan pangan, dan program sosial seperti Makan Bergizi Gratis.
Hendardi memperingatkan bahwa perluasan peran Polri ke luar fungsi penegakan hukum berisiko menimbulkan mission creep dan menggeser fokus dari mandat konstitusionalnya.
SETARA menekankan pentingnya Polri tetap fokus pada reformasi internal, profesionalisme, akuntabilitas, penghormatan HAM, serta menjaga kepercayaan publik sesuai prinsip negara hukum.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - SETARA Institute mengingatkan adanya risiko meluasnya mandat Polri setelah pidato Kapolri Jenderal Listyo Sigit pada Hari Bhayangkara ke-80 lebih banyak menonjolkan keterlibatan institusi dalam sektor pertanian, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur desa, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menilai perluasan peran tersebut berpotensi menggeser fokus institusi kepolisian dari fungsi utamanya sebagai penegak hukum.

"Yang menjadi perhatian kami adalah kecenderungan semakin meluasnya peran Polri ke berbagai sektor yang sesungguhnya tidak secara langsung berkaitan dengan mandat konstitusionalnya. Dalam perspektif reformasi kepolisian, perluasan peran semacam ini berpotensi menimbulkan mission creep, yaitu bergesernya fokus institusi dari fungsi utamanya menuju fungsi-fungsi lain yang berada di luar mandat inti," kata Hendardi kepada IDN Times, dikutip Kamis (2/7/2026).

1. Agenda reformasi Polri masih tumpuk banyak PR

Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Akibatnya, menurut dia agenda reformasi kepolisian yang hingga kini masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Mulai dari profesionalisme, akuntabilitas, pemberantasan penyalahgunaan kewenangan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, hingga peningkatan kepercayaan publik, berisiko semakin terpinggirkan.

2. Dukung program pemerintah tak apa tapi harus sekadar melengkapi

Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Dalam pidatonya, Listyo merinci berbagai program di luar fungsi keamanan, mulai dari pengembangan lahan jagung seluas 1,37 juta hektare, pembangunan gudang ketahanan pangan, pendampingan kelompok tani, hingga target 1.500 SPPG Polri pada 2026 sebagai bagian dari implementasi program MBG.

Menurut Hendardi, dukungan terhadap program pemerintah memang dapat dilakukan, tetapi harus bersifat pelengkap dan tidak berkembang menjadi perluasan fungsi kelembagaan.

"SETARA Institute berpandangan bahwa dukungan Polri terhadap program pemerintah harus bersifat komplementer dan tidak berkembang menjadi perluasan mandat kelembagaan. Dalam negara demokratis, setiap institusi negara harus bekerja sesuai fungsi konstitusionalnya," kata dia

3. Harusnya fokus ke tugas pokok hingga tunduk pada prinsip negara hukum

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto dengan mendatangi Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (25/6/2026).

Dia mengatakan, Polri bakl semakin kuat dan memperoleh kepercayaan publik apabila tetap berfokus pada tugas pokoknya sebagai institusi sipil yang profesional, akuntabel, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan tunduk pada prinsip negara hukum.

SETARA menilai fokus pembenahan Polri harusnya fokus ke penyelesaian reformasi kepolisian yang masih tertunda, termasuk peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, penghormatan terhadap HAM, serta penguatan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.