Karding Lapor Prabowo, Mau Cabut Moratorium Kirim PMI ke Timur Tengah

14 Mar 2025, 15:26 WIB

Muhammad Ilman Nafian

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding. (IDN Times/Marcheilla Ariesta)

Intinya sih...

Menteri P2MI ingin membuka kerja sama PMI ke Arab Saudi
Karding ingin mencabut moratorium penempatan PMI ke Timur Tengah

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Karding, ingin membuka kerja sama penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Selain itu, Karding juga ingin melapor ke Prabowo tentang pembentukan desk perlindungan pekerja migran.

"Pertama, telah dibentuk desk perlindungan pekerja migran. Kedua, tentang rencana kita untuk membuka kerja sama dengan Arab Saudi. Kita ketahui selama ini sedang proses moratorium," ujar Karding di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Juma (14/3/2025).

1. Ingin cabut moratorium

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding. (IDN Times/Marcheilla Ariesta)

Dalam kesempatan itu, Karding mengaku ingin mencabut moratorium penempatan PMI ke Timur Tengah. Menurutnya, wilayah Timur Tengah memiliki potensi besar untuk penempatan PMI.

"Moratorium kalau dibuka lebih cepat, lebih baik karena potensi besar," kata dia.

Diketahui, moratorium penempatan PMI sektor domestik ke Timur Tengah pada 2015 dan hingga kini belum dicabut.

2. Desk perlindungan pekerja migran di bawah Menko Polkam

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan tegaskan kenaikan pangkat Seskab Teddy Indra Wijaya tidak salah. (youtube.com/Kemenko Polkam RI)

Karding kemudian menjelaskan, desk perlindungan pekerja migran di bawah kepemimpinan Menko Polkam, Budi Gunawan. Nantinya, desk tersebut akan memperbaiki tata kelola dalam proses penempatan PMI.

"Kedua, akan tentu meminimalisir kejadian kekerasan, human trafficking yang terjadi di luar negeri," ucap dia.

3. Prosedur harus diperbaiki

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding. (dok. KP2MI)

Dia mmengatakan, hal yang paling utama akan diperbaiki adalah mekanisme prosedur penempatan PMI. Sebab, kata dia, 95 persen PMI ditempatkan di negara tertentu tanpa prosedur yang benar.

"Undang-undang kita perbaiki, regulasi, layanan harus kita perbaiki, menindak calo dan sindikat yang ada, perlu sosialisasi yang masif agar orang mengerti bekerja secara prosedural dan aman," ujar dia.

"Kita kunci perjanjian bilateral. Perjanjian bilateral penting kalau kita kunci perlindungan, di situ kuncinya dan memastikan negara tersebut tidak menerima pekerja ilegal," ucap dia.