Kasasi Kasus Paniai, Koalisi Kritik Penuntutan Cuma Satu Orang

14 Nov 2026, 21:54 WIB2 min read

Lia Hutasoit

News

Channel

Add Us on Google

Isak Sattu, dibebaskan dari dakwaan perkawa pelanggaran HAM berat Paniai, Papua. (Dahrul Amri/IDN Times Sulsel)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Koalisi Pemantau Paniai mendesak pengusutan seluruh aktor yang diduga bertanggung jawab dalam Peristiwa Paniai 2014.
Koalisi mengkritik penuntutan yang hanya menyasar Isak Sattu dan tidak memasukkan dugaan perintangan keadilan dalam dakwaan.
Koalisi meminta pelibatan korban, pemulihan yang lebih luas, serta pembentukan Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran di Papua.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

2014

Peristiwa Paniai terjadi dan menjadi perkara pelanggaran HAM berat yang dibahas dalam proses hukum.

10 November 2026

Putusan kasasi perkara nomor 12000 K/Pid.Sus-HAM/2026 dibacakan. Isak Sattu dinyatakan bersalah.

13 November 2026

Koalisi Pemantau Paniai menyampaikan desakan agar seluruh aktor yang diduga bertanggung jawab diusut.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Koalisi mengkritik penuntutan dalam kasus Peristiwa Paniai 2014 yang hanya menyasar Isak Sattu.
Who?
Koalisi Pemantau Paniai, Isak Sattu, Mahkamah Agung, Komnas HAM, dan Jaksa Agung disebut dalam perkara ini.
Where?
Peristiwa yang dibahas terjadi di Papua, termasuk wilayah Enarotali.
When?
Putusan kasasi dibacakan pada 10 November 2026 dan pernyataan koalisi disampaikan pada 13 November 2026.
Why?
Koalisi menilai pemidanaan satu orang belum cukup untuk mengungkap pertanggungjawaban seluruh pihak yang terlibat.
How?
Koalisi menyampaikan desakan kepada Jaksa Agung dan pemerintah untuk mengusut aktor lain serta membentuk Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran di Papua.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Koalisi Pemantau Paniai meminta semua orang yang diduga bertanggung jawab diperiksa. Mahkamah Agung menyatakan Isak Sattu bersalah karena tidak menghentikan kejahatan. Koalisi bilang satu orang saja belum cukup. Mereka juga meminta korban dilibatkan dan pemerintah membuat Pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran di Papua.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Koalisi Pemantau Paniai mendorong proses hukum yang lebih menyeluruh dengan memperhatikan pihak lain dalam rantai komando, dugaan perintangan keadilan, serta keterlibatan korban. Dorongan terhadap pemulihan fisik, psikososial, dan ekonomi juga menunjukkan bahwa penyelesaian kasus tidak hanya dipandang dari sisi kompensasi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Koalisi Pemantau Paniai mendesak Jaksa Agung mengusut seluruh aktor yang diduga bertanggung jawab dalam Peristiwa Paniai 2014. Desakan ini disampaikan setelah Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan putusan kasasi yang menyatakan Isak Sattu bersalah dalam kasus pelanggaran HAM berat tersebut.

Koalisi menilai pemidanaan satu orang belum cukup untuk mengungkap pertanggungjawaban seluruh pihak yang terlibat.

“Pemidanaan satu orang tidak boleh menjadi alasan untuk menutup pengungkapan tanggung jawab aktor lainnya,” demikian pernyataan Koalisi Pemantau Paniai, dikutip Sabtu (14/11/2026).

1. Penuntutan hanya menyasar satu orang

Tangkapan layar saat terdakwa Mayor (purn) Inf. Isak Sattu beri penghormatan di sidang lanjutan kasus pelanggaran HAM di Paniai 2014 digelar di Pengadilan Negeri (PN) Makassar. (Dahrul Amri/IDN Times Sulsel)

Koalisi Pemantau Paniai 2014 terdiri dari KontraS, ALDP, PAHAM Papua, LBH Makassar, LeIP, YLBHI, AJAR, Amnesty International Indonesia. Putusan kasasi perkara nomor 12000 K/Pid.Sus-HAM/2026 dibacakan pada 10 November 2026. Isak Sattu dinyatakan bersalah karena tidak mencegah atau menghentikan kejahatan yang dilakukan Koramil 1705-02/Enarotali, meski memiliki kendali efektif sebagai komandan.

Namun, koalisi mengkritik penuntutan yang hanya menyasar Isak Sattu. Padahal, penyelidikan pro-yustisia Komnas HAM mengidentifikasi sejumlah pihak lain dalam rantai komando, pelaku lapangan, hingga pelaku pembiaran.

2. Dugaan perintangan keadilan tak masuk dakwaan

Terdakwa kasus pelanggaran HAM Paniai Papua, Mayor Inf. (Purn.) Isak Sattu (batik biru) berhadapan dengan majelis Hakim PN Makassar. (IDN Times/Dahrul Amri)

Koalisi juga menyoroti dugaan perintangan keadilan atau obstruction of justice dalam Peristiwa Paniai 2014. Temuan tersebut disebut terdapat dalam penyelidikan pro-yustisia Komnas HAM, tetapi tidak dimasukkan dalam dakwaan jaksa.

Selain itu, koalisi menilai penuntutan belum memperhatikan dimensi kebijakan keamanan di Papua. Padahal, unsur sistematis merupakan salah satu unsur kejahatan terhadap kemanusiaan.

3. Hak korban dan pembentukan Pengadilan HAM Papua

Isak Sattu, terdakwa kasus pelanggaran HAM berat Paniai Papua berhadapan dengan lima hakim PN Makassar. (Dahrul Amri/IDN Times Sulsel)

Koalisi menilai proses hukum minim melibatkan korban. Kondisi ini berisiko membuat proses peradilan jauh dari pengalaman dan kerugian yang mereka alami. Pemulihan, menurut koalisi, tidak boleh berhenti pada kompensasi, tetapi juga mencakup kerugian fisik, psikososial, dan ekonomi.

Koalisi mendesak pemerintah membentuk Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran di Papua. Mereka juga meminta pengusutan kasus pelanggaran HAM berat lainnya, termasuk Peristiwa Wasior 2001 dan Wamena 2003.