Kasus COVID-19 Melonjak, Menko PMK: Belum Ada Perubahan Kebijakan

DKI Jakarta menjadi wilayah yang paling banyak menyumbang kasus harian virus corona hari ini, yaitu 7.505 kasus. Disusul Jawa Tengah dengan 4.384 kasus, Jawa Barat 3.053 kasus, dan Jawa Tmur 945 kasus.

Selain itu, kasus aktif COVID-19 di tanah air juga semakin meningkat. Hari ini, kasus aktif di Indonesia meningkat 11.018 kasus, sehingga angka kasus aktif mencapai 171.542 kasus.

Dibandingkan data per 23 Juni 2021, kasus aktif hari ini meningkat cukup banyak. Bedasarkan data 23 Juni, kenaikan kasus aktif COVID-19 sebanyak 7.838 kasus.

Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo memberikan pernyataan atas desakan masyarakat yang meminta pemerintah kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau lockdown.

Jokowi menegaskan pemerintah masih memilih untuk menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro ketimbang lockdown.

"Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan COVID-19 hingga ke tingkat desa atau akar masalah yaitu komunitas," kata Jokowi dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (23/6/2021).

Jokowi menilai kebijakan PPKM mikro tepat diberlakukan karena kebijakan tersebut efektif menurunkan laju penyebaran COVID-19 tanpa mengorbankan perekonomi masyarakat.

"Kebijakan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini, untuk mengendalikan COVID-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat," ucap Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro dan lockdown memiliki makna yang sama, yaitu pembatasan kegiatan masyarakat. Sehingga, ia meminta masyarakat agar tak perlu mempertentangkan hal itu.

"PPKM mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama yaitu membatasi kegiatan masyarakat. Untuk itu, tidak perlu dipertentangkan," tegas Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, jika PPKM mikro bisa terimplementasi dengan baik, maka penyebaran virus corona bisa terkendali. Namun, kata Jokowi, persoalannya adalah kebijakan PPKM mikro belum dilakukan secara menyeluruh.

"Untuk itu, saya meminta kepada gubernur, bupati dan wali kota untuk meneguhkan komitmennya, mempertajam penerapan PPKM mikro, optimalkan posko-posko COVID-19 yang telah terbentuk di masing-masing wilayah desa atau kelurahan," instruksi orang nomor satu di Indonesia itu.

Menurut Jokowi, posko COVID-19 di desa ataupun kelurahan memiliki peran penting. Sehingga, ia meminta kepala daerah untuk mengoptimalkan fungsi posko-posko COVID-19.

"Fungsi utama posko adalah mendorong perubahan perilaku masyarakat agar disiplin 3M, emakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kedisiplinan 3M menjadi kunci dan menguatkan pelaksanaan 3T, testing, tracing, dan treatment hingga ke tingkat desa," katanya.