Kasus Intoleransi di Tangerang Bantah Klaim Menag Soal Kerukunan Tinggi

Wirya mengatakan aksi pembubaran ibadah dan intimidasi terhadap jemaat bertentangan dengan klaim mengenai tingginya kerukunan sosial keagamaan di Indonesia.

“Kami mengecam keras aksi intoleransi yang disertai dengan ancaman kekerasan menggunakan senjata tajam tersebut. Kejadian ini sekali lagi membantah klaim Menteri Agama baru-baru ini yang menyatakan bahwa kerukunan sosial keagamaan di Indonesia mencapai level tertinggi sepanjang sejarah bangsa. Tindakan pembubaran ibadah dan intimidasi terhadap jemaat jelas merupakan pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB),” kata Wirya dalam keterangannya, Selasa (22/9/2026).

Menurut dia, tindakan pembubaran ibadah tidak dapat dilepaskan dari persoalan perlindungan hak kebebasan beragama. Amnesty pun mendorong aparat penegak hukum tidak berhenti pada proses mediasi antara warga dan pihak jemaat.

Aparat setempat sebelumnya melakukan mediasi untuk menyelesaikan persoalan antara warga dan pihak GKPI. Dalam mediasi tersebut, kedua pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Salah seorang warga juga menyampaikan permintaan maaf kepada jemaat GKPI.

Namun, Amnesty menilai proses mediasi tidak boleh menggantikan proses hukum apabila terdapat dugaan tindak pidana.

“Selain itu, berdasarkan laporan media, polisi justru menutup sementara lokasi ibadah tersebut dengan alasan menunggu proses mediasi selesai. Tindakan polisi ini tidak dapat dibenarkan, apalagi peristiwa ini menyebabkan rasa takut dan ketidakamanan bagi jemaat yang seharusnya dapat menjalankan ibadah secara damai dan tanpa intimidasi,” ujar Wirya.

Amnesty juga membandingkan penanganan kasus Tangerang dengan perusakan tempat retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, pada 2025. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan delapan tersangka dan perkara berlanjut ke pengadilan.

“Polisi harus konsisten melakukan penindakan atas tindakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas beragama di Indonesia. Pada kasus perusakan tempat retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, pada 2025 lalu polisi berani menetapkan delapan tersangka perusakan. Pelaku telah dibawa ke pengadilan dan divonis bersalah. Namun, kenapa dalam kasus di Tangerang sikap kepolisian terlihat berbeda?” kata Wirya.

Selain penegakan hukum, Amnesty menyoroti aturan pendirian rumah ibadah yang tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 atau SKB Dua Menteri.

Wirya menilai ketentuan mengenai dukungan minimal 60 warga setempat dan rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dapat menjadi hambatan bagi kelompok minoritas dalam memperoleh tempat ibadah.

“Pola rentetan kasus diskriminasi rumah ibadah selama ini bermuara pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (SKB 2 Menteri). Syarat dukungan minimal 60 warga setempat dan rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) terbukti diskriminatif. Aturan birokratis ini membuat proses perizinan menjadi berbelit dan kerap dijadikan dalih legal untuk mempersulit kelompok minoritas serta melegitimasi tindakan intoleransi terhadap mereka. Kami meminta pemerintah harus segera mencabut aturan diskriminatif ini,” ujarnya.

Amnesty juga meminta Pemerintah Kabupaten Tangerang memastikan jemaat GKPI dapat kembali menjalankan ibadah secara aman tanpa intimidasi. Kepolisian didesak melakukan investigasi untuk mengusut dugaan pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan beribadah.

“Ancaman menggunakan senjata tajam, intimidasi, dan pemaksaan penghentian ibadah harus diproses sesuai hukum pidana yang berlaku,” tegas Wirya.

Sebelumnya, sekelompok warga membubarkan ibadah jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di sebuah rumah yang diduga difungsikan sebagai tempat ibadah di Desa Mekar Sari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu (20/9/2026).

Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat seorang warga mengacungkan senjata tajam saat tindakan diskriminasi tersebut berlangsung. Warga meminta mereka bubar karena tidak memiliki izin.

Kejadian ini adalah kali kedua tindakan intoleransi dilaporkan terjadi di Kabupaten Tangerang. Tindakan diskriminasi juga terjadi saat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang menyegel Rumah Doa Persekutuan Oikumene Umat Kristen (POUK) Tesalonika usai umat menggelar ibadah Jumat Agung pada Jumat siang 3 April 2026.