Kasus Istri Ungkap Suami Selingkuh dan Nasib Perempuan di Peradilan

23 Mei 2024, 11:40 WIB

Pendampingan hukum istri TNI yakni AP yang dipidana usai ungkap perselingkuhan suaminya dan dijerat UU ITE, kini Jalanin sidang di PN Denpasar, Bali (dok. KemenPPPA)

Intinya sih...

Perempuan sering tidak mendapatkan keadilan dalam proses hukum sebagai korban, saksi, atau pelaku.
Kasus AP yang dipidana usai mengungkap dugaan perselingkuhan suaminya sedang masuk tahap praperadilan di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali.
Aparat penegak hukum dituntut mengedepankan asas persamaan di depan hukum yang responsif dan berperspektif korban.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Plt Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan Kemen PPPA, Ratih Rachmawati, mengatakan, perempuan sering tidak mendapatkan keadilan dalam proses hukum, baik sebagai korban, saksi, maupun saat ada di posisi sebagai pelaku.

Padahal, negara punya kewajiban untuk memastikan perempuan mendapatkan keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan.

“Seringkali perempuan yang berhadapan dengan hukum hampir tidak menemui titik terang dalam penyelesaian kasus yang dialaminya di mata hukum. Alih-alih menyelesaikan kasusnya di mata hukum, perempuan yang seringkali dalam posisi korban justru jauh dari kata perlindungan. Padahal bisa dibayangkan, sudah menderita fisik dan psikis, korban masih harus mempersiapkan mental kuat-kuat untuk menghadapi proses hukum,” kata dia, dikutip Kamis (23/4/2024).

1. Kemen PPPA pastikan pendampingan hukum korban kekerasan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menyambangi AP yang jadi tersangka kasus UU ITE usai ungkap perselingkuhan suaminya (Dok. Humas KemenPPPA)

Salah satu contoh perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah kasus AP. Dia dipidana usai mengungkap dugaan perselingkuhan suaminya yang merupakan dokter gigi TNI AD berpangkat Letnan, MHA dengan seseorang bernama BA.

Kini proses hukum AP sudah masuk ke tahap praperadilan di Pengadilan Negeri Denpasar. Bali. Ratih menegaskan, pendampingan ini bertujuan memastikan hak dan keadilan bagi korban dalam setiap tahap proses hukum, serta menuntut objektivitas aparat penegak hukum.

2. Dorongan mengedepankan asas persamaan di depan hukum

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga hadir untuk meresmikan kegiatan Perkemahan Ceria Anak Sekolah Minggu (Percasmi) yang diselenggarakan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) di Sport Hall Ambon, Ambon, Maluku, Senin (26/6/2023) (Dok/KemenPPPA)

Aparat penegak hukum dalam kasus yang berkenaan dengan perempuan dituntut mengedepankan asas persamaan di depan hukum yang responsif dan berperspektif korban.

Ratih mengatakan, banyak hal seharusnya jadi perhatian khusus dari penyidik tentang bagaimana melakukan prosedur hukum dalam sebuah kasus pidana terhadap perempuan.

“Memberikan perlindungan atas hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum harus menjadi pemahaman bagi semua pihak yang terlibat. Proses yang adil bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, penangkapan, dan penyitaan,” kata Ratih.

3. Sidang praperadilan terakhir akan dijadwalkan pekan depan

Ilustrasi hukum dan undang-undang (IDN Times/Sukma Shakti)

Ratih menambahkan, agenda sidang praperadilan yang dijalani AP saat ini masuk pada tahap penyampaian pendapat dari para saksi ahli. Baik dari pihak pemohon maupun termohon yang dijadwalkan akan rampung dalam pekan ini.

Sedangkan untuk sidang praperadilan terakhir akan dijadwalkan pekan depan dengan agenda pembacaan kesimpulan dan keputusan dari Hakim Pengadilan Negeri Denpasar terkait permohonan dari pihak pemohon.