Kemen PPPA Perkuat Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Forum APEC
- Kemen PPPA memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan melalui perdagangan, dengan definisi khusus untuk usaha milik perempuan.
- Pemerintah Indonesia meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusi Perempuan (SNKI-P) untuk meningkatkan akses keuangan dan pembiayaan bagi perempuan.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) berupaya memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan melalui perdagangan.
Pembahasan tersebut dilakukan saat Joint Meeting of APEC Ministers Responsible for Women and Ministers Responsible for Trade di Arequipa, Peru.
Kemen PPPA bahkan menetapkan definisi khusus untuk usaha milik perempuan guna memperkuat pengakuan terhadap kontribusi mereka dalam ekonomi nasional.
“Kebijakan ini bertujuan menegaskan kontribusi besar perempuan dalam ekonomi nasional melalui kewirausahaan serta memungkinkan mereka mengelola dan memimpin bisnis secara efektif,” kata Plt Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Indra Gunawan, dikutip Kamis (23/5/2024),
1. Strategi nasional keuangan inklusi perempuan
Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusi Perempuan (SNKI-P) yang bertujuan meningkatkan akses keuangan dan pembiayaan bagi perempuan.
Inisiatif ini memastikan perempuan mendapatkan akses informasi, keterampilan, sumber daya, dan peluang ekonomi.
Koalisi Inklusi Keuangan Digital Perempuan (IKDP) juga dibentuk dan menandatangani komitmen bersama pada tahun 2023 untuk mendukung akses perempuan terhadap teknologi digital dan mendorong kolaborasi antarkementerian, otoritas keuangan, dan sektor swasta.
2. Pedoman transformasi digital dan kewirausahaan perempuan
Kemen PPPA juga memperkenalkan Pedoman Transformasi Digital Perempuan dan Pedoman Kewirausahaan Perempuan Berperspektif Gender.
Pedoman ini memberikan strategi untuk mengarusutamakan gender dalam transformasi digital dan pengembangan kewirausahaan perempuan.
“Dengan adanya pedoman-pedoman tersebut, para pemangku kepentingan diharapkan mampu merancang kebijakan yang berfokus pada ketimpangan gender dalam kewirausahaan terutama pada akses keuangan dan adopsi digital”, ujar Indra.
3. Dukungan internasional untuk pemberdayaan ekonomi perempuan
Delegasi Indonesia menegaskan pentingnya menetapkan prioritas nasional untuk memajukan partisipasi perempuan dalam perekonomian pada pertemuan APEC.
Disaksikan oleh Presiden Peru, Dina Boluarte dan menteri terkait, Indonesia mendorong kerja sama APEC untuk menargetkan pemberdayaan ekonomi perempuan.
Pertemuan ini menghasilkan Joint Statement of APEC Ministers Responsible for Women and Ministers Responsible for Trade yang mendukung peningkatan partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam perdagangan regional dan global.
Termasuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perempuan untuk berintegrasi ke dalam perdagangan internasional.
