Kasus MBG, Menteri PPPA Klaim Pemerintah Cari Solusi Terbaik

Dia menyebut, koordinasi lintas kementerian dan lembaga dilakukan untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan makanan sehat, bergizi, dan aman sebagai bagian dari perlindungan hak dasar mereka.

Rapat koordinasi lanjutan dijadwalkan pada Rabu mendatang untuk mengevaluasi progres perbaikan.

Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memimpin rapat koordinasi tingkat menteri yang juga dihadiri Arifah Fauzi guna merumuskan langkah konkret memperkuat pelaksanaan MBG.

"Bagi pemerintah, keselamatan anak adalah prioritas utama. Kami menegaskan insiden ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut keselamatan generasi penerus," kata Zulkifli Hasan pada Konferensi Pers Penanggulangan KLB pada program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9/2025).

Pemerintah menetapkan sejumlah langkah mulai dari menutup sementara Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) bermasalah untuk evaluasi, memperketat disiplin dan kualitas juru masak, memperbaiki sanitasi dan pengelolaan limbah, melibatkan lintas sektor dalam pengawasan, hingga mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).

“SLHS sebelumnya bersifat administratif, tapi kini wajib. Tanpa itu, potensi kejadian serupa bisa terulang. Kami tidak ingin itu terjadi lagi,” ujar Zulkifli.

Selain itu, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diminta mengoptimalkan peran Puskesmas serta UKS untuk melakukan pemantauan rutin terhadap pelaksanaan MBG di daerah.

“Semua langkah kami lakukan terbuka agar masyarakat yakin makanan yang disajikan aman dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia,” kata Zulkifli.