Kasus Pemerasan DWP, ISESS Minta Dirresnarkoba Polda Metro Diperiksa

23 Des 2024, 11:38 WIB

Irfan Fathurohman

DWP (instagram.com/djakartawarehouseproject)

Intinya sih...

Pengamat Kepolisian ISESS meminta Propam Polri memeriksa Direktur Reserse Tindak Pidana Narkoba Polda Metro Jaya terkait dugaan pemerasan penonton DWP.
Bambang Rukminto menilai ada dugaan praktik "setoran" hasil pungli oleh anggota polisi, dan meminta 18 polisi yang diperiksa dipecat.
Perbuatan belasan anggota polisi tersebut merusak citra pariwisata Indonesia, terutama sektor MICE yang digalakkan pemerintah.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pengamat Kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto meminta Propam Polri memeriksa Direktur Reserse Tindak Pidana Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak dalam kasus pemerasan penonton Djakarta Warehouse Project (DWP).

Bambang menilai, Kombes Donald harus bertanggung jawab atas dugaan pemerasan oleh belasan anggotanya.

“Karena itu melibatkan banyak Polres, Kasat narkoba masing-masing Polrestro dan Dirnarkoba Polda juga harus diperiksa,” kata Bambang saat dihubungi, Senin (23/12/2024).

1. Ada dugaan praktik "setoran" hasil pungli

klarifikasi DWP (instagram.com/djakartawarehouseproject)

Dalam kasus ini, Bambang menilai ada dugaan praktik “setoran” hasil pungli oleh anggota. Oleh karena itu, Kombes Donald dinilai mengetahui adanya dugaan tersebut.

“Karena fungsi atasan sebagai pengawas yang harusnya mengetahui kinerja bawahan melakukan pembiaran. Pembiaran Atasan pada pelanggaran tidak masuk akal bila tanpa ada kepentingan atau keuntungan yang diperoleh,” ujar Bambang.

“Dan bagi penegak hukum yang memahami aturan, perilaku Pungli adalah kesengajaan bukan keteledoran,” lanjutnya.

2. 18 anggota diduga pemeras penonton DWP harus dipecat

ilustrasi Polisi (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Selain itu, ISESS meminta 18 polisi yang diperiksa Propam Polri harus dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan.

“Kasus tersebut bukan hanya mempermalukan institusi Polri, tetapi mempermalukan bangsa dan negara. Oknum pelaku tidak cukup diberi sanksi demosi, tetapi PTDH,” kata Bambang.

3. Perbuatan polisi pemeras penonton DWP merugikan sektor wisata Indonesia

Steve Aoki mengenakan topi One Piece di DWP 24 (Dok. IDN Times/Aditya Mustaqim)

Menurutnya, perbuatan yang dilakukan belasan anggota polisi tersebut merusak citra pariwisata, terutama sektor MICE (meeting, incentive, convention, exhibition) yang digalakkan pemerintah.

Bambang mengatakan Indonesia dalam sektor MICE, termasuk acara hiburan dan olahraga, sudah tertinggal jauh dari negara tetangga, seperti Thailand dan Singapura.

Tindakan oknum anggota polisi yang diduga memeras seorang warga Malaysia pada gelaran DWP pun akan memperburuk citra Indonesia.

"Dampaknya bukan hanya berhenti pada pemberian sanksi etik dan disiplin 18 oknum itu saja, tetapi ada kerugian negara. Promosi pariwisata yang menggunakan anggaran besar, dirusak oleh perilaku oknum-oknum polisi yang tak memiliki awareness pada negeri dan hanya mengejar kepentingan individu dan kelompoknya," ucapnya.