Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Kasus Positif COVID-19 di Depok Bertambah 40 Selama Rapid Test

Kota Depok melakukan tes cepat (rapid test) pendektesian COVID-19 dengan sistem "drive thru" di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Minggu (29/3/2020) (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Depok, IDN Times - Rapid test atau tes cepat COVID-19 di Kota Depok sudah berlangsung sejak Rabu (25/3) dan diperkirakan terus berjalan selama sepekan. Namun Pemkot Depok hingga kini belum mengumumkan hasilnya, padahal di waktu sebelumnya berjanji bakal membuka data yang ada. 

“Pelaksanaan rapid test hari ini memasuki hari keempat. Data realisasi akan kami sampaikan nanti malam jam 19.00 WIB,” kata Wali Kota Mohammad Idris dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/3).

Sebagai perbandingan, Pemkot Bogor yang menggelar rapid test berdekatan dengan hari pelaksanaan di Depok, ternyata sudah terlebih dulu menyampaikan hasilnya ke publik. Diketahui, dari 414 warga yang sudah menjalani rapid test, 3 di antaranya dinyatakan positif COVID-19.

Kendati hasil rapid test belum dipublikasikan oleh Pemkot Depok, menariknya warga yang terkonfirmasi positif secara akumulatif terus bertambah selama momen pelaksanaan tes cepat.

1. Bertambah empat positif bersamaan dengan hari pertama rapid test

Kota Depok melakukan tes cepat (rapid test) pendektesian COVID-19 dengan sistem "drive thru" di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Minggu (29/3/2020) (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Rapid test hari pertama dilangsungkan di rumah sakit pemerintah yang berada di bilangan Sawangan. Seperti dalam berita sebelumnya, Idris mengatakan rapid test diperuntukkan bagi mereka Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan tenaga medis yang memiliki  kontak dengan pasien positif, namun tak dilengkapi APD cukup saat bertugas.

Sebagaimana diketahui, metode rapid test mengambil sampel darah yang kemudian hasilnya bisa diketahui dalam hitungan menit. Sementara itu, pada hari yang sama dengan merujuk data Crisis Center Depok COVID-19, jumlah terkonfirmasi positif bertambah 4 menjadi 19 orang, yang dari hari sebelumnya 15 orang.

2. Bertambah puluhan kasus berbarengan pelaksanaan rapid test hingga hari ke-5

JANGAN DIPAKAI

Idris juga dalam berita sebelumnya mengatakan, jalannya rapid test di hari kedua dan seterusnya difokuskan di 11 puskesmas dengan sasaran ratusan warga yang berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP), PDP yang menjalani isolasi di rumah, dan beberapa tenaga medis yang kedapatan memiliki kontak dengan pasien positif, namun tak dilengkapi APD memadai.

Berkenaan dengan rapid test secara masif di 11 kecamatan ini, jumlah yang terkonfirmasi positif pun melonjak pesat, semisal yang terjadi pada Sabtu (28/3). Saat itu jumlah positif mencapai 29 orang atau bertambah 8 orang dari hari sebelumnya.

Kemudian pada Minggu (30/3), jumlah kasus positif terus naik dengan total penambahan sama, sehingga menjadi 37 orang. Dan puncaknya pada Senin (31/3), secara akumulatif temuan kasus positif COVID-19 di Kota Belimbing tembus 40 orang.

3. Pemkot Depok didesak untuk transparan

Wali Kota Depok Mohammad Idris (IDN Times/Rohman Wibowo)

Puluhan kasus positif di atas bukan statistik semata. Karena dengan mengetahui jumlah yang terpapar, maka bisa dilakukan langkah lanjutan berupa membuat peta persebaran, yang ujung-ujungnya jadi cara untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19 di Depok. Akan tetapi sebelum itu, transparansi data merupakan hal mendesak.

Untuk itu, Pemkot Depok didesak buka data ODP, PDP dan membangun sistem informasi komunikasi per wilayah, kecamatan atau kelurahan serta menjamin publikasi hasil test secara transparan (bukan mengumumkan data pribadi pasien).

Demikian yang diungkap oleh Juru Bicara Gerakan Swadaya #depoklawancorona, Sahat Farida. Terkait soal keterbukaan data, kata dia berdasarkan rekomendasi studi sosial yang dilakukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

“Kita gak mengada-ada, ini rekomendasi ilmiah, dan sudah dibuat juga oleh Pemkot Surabaya. Penelitian itu menyebutkan mayoritas masyarakat menginginkan agar pemerintah membuka data, seperti rute perjalanan pasien, atau pun domisili di tingkat kecamatan. Hal ini berguna bagi ujung tombak di tingkat RT/RW untuk tetap siaga dan memonitor kondisi wilayahnya,” ujar Sahat dalam keterangan tertulisnya yang didapat IDN Times, Senin (30/3).

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Isidorus Rio Turangga Budi Satria
Rohman Wibowo
3+
Isidorus Rio Turangga Budi Satria
EditorIsidorus Rio Turangga Budi Satria
Follow Us