Kasus Positif COVID-19 di Depok Bertambah 40 Selama Rapid Test

Rapid test hari pertama dilangsungkan di rumah sakit pemerintah yang berada di bilangan Sawangan. Seperti dalam berita sebelumnya, Idris mengatakan rapid test diperuntukkan bagi mereka Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan tenaga medis yang memiliki  kontak dengan pasien positif, namun tak dilengkapi APD cukup saat bertugas.

Sebagaimana diketahui, metode rapid test mengambil sampel darah yang kemudian hasilnya bisa diketahui dalam hitungan menit. Sementara itu, pada hari yang sama dengan merujuk data Crisis Center Depok COVID-19, jumlah terkonfirmasi positif bertambah 4 menjadi 19 orang, yang dari hari sebelumnya 15 orang.

Idris juga dalam berita sebelumnya mengatakan, jalannya rapid test di hari kedua dan seterusnya difokuskan di 11 puskesmas dengan sasaran ratusan warga yang berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP), PDP yang menjalani isolasi di rumah, dan beberapa tenaga medis yang kedapatan memiliki kontak dengan pasien positif, namun tak dilengkapi APD memadai.

Berkenaan dengan rapid test secara masif di 11 kecamatan ini, jumlah yang terkonfirmasi positif pun melonjak pesat, semisal yang terjadi pada Sabtu (28/3). Saat itu jumlah positif mencapai 29 orang atau bertambah 8 orang dari hari sebelumnya.

Kemudian pada Minggu (30/3), jumlah kasus positif terus naik dengan total penambahan sama, sehingga menjadi 37 orang. Dan puncaknya pada Senin (31/3), secara akumulatif temuan kasus positif COVID-19 di Kota Belimbing tembus 40 orang.

Puluhan kasus positif di atas bukan statistik semata. Karena dengan mengetahui jumlah yang terpapar, maka bisa dilakukan langkah lanjutan berupa membuat peta persebaran, yang ujung-ujungnya jadi cara untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19 di Depok. Akan tetapi sebelum itu, transparansi data merupakan hal mendesak.

Untuk itu, Pemkot Depok didesak buka data ODP, PDP dan membangun sistem informasi komunikasi per wilayah, kecamatan atau kelurahan serta menjamin publikasi hasil test secara transparan (bukan mengumumkan data pribadi pasien).

Demikian yang diungkap oleh Juru Bicara Gerakan Swadaya #depoklawancorona, Sahat Farida. Terkait soal keterbukaan data, kata dia berdasarkan rekomendasi studi sosial yang dilakukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

“Kita gak mengada-ada, ini rekomendasi ilmiah, dan sudah dibuat juga oleh Pemkot Surabaya. Penelitian itu menyebutkan mayoritas masyarakat menginginkan agar pemerintah membuka data, seperti rute perjalanan pasien, atau pun domisili di tingkat kecamatan. Hal ini berguna bagi ujung tombak di tingkat RT/RW untuk tetap siaga dan memonitor kondisi wilayahnya,” ujar Sahat dalam keterangan tertulisnya yang didapat IDN Times, Senin (30/3).