Kasus Raya, Menteri PPPA Ingatkan Tetangga dan Desa Wajib Peduli Anak

Pemerintah mengakui, kasus ini jadi cerminan adanya pelanggaran hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Mulai dari hak anak atas kesehatan dan perlindungan dari penyakit, hak atas pengasuhan, hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, hingga hak atas identitas. Raya sendiri diketahui belum punya identitas kependudukan. Orangtua Raya juga diduga mengalami gangguan jiwa dan penyakit TBC.

"Ini catatan kelam bagi kita semua yang tidak boleh terulang pada anak manapun,” kata dia.

Arifah mengatakan, pemerintah desa dan aparatnya perlu didorong untuk mengaktifkan kembali fungsi pelayanan dasar seperti posyandu, PKK, dan bidan desa agar lebih intens memantau kesehatan anak dan masyarakat.

Menurut dia, Dinas kesehatan juga perlu memperkuat pengawasan dan pencegahan penyakit menular pada anak. Selain itu, keluarga yang memiliki keterbatasan juga memerlukan dukungan sosial yang lebih intensif.

“Pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi harus memastikan sinergi kebijakan perlindungan anak berjalan efektif. Masyarakat pun diharapkan ikut berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan serta mendukung layanan kesehatan anak, wujud kabupaten/kota layak anak harus terlihat mulai dari tingkat terendah, yaitu desa dan kelurahan," kata dia.

Dia mengatakan, Kemen PPPA akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan aparat desa untuk memastikan penanganan cepat terhadap keluarga Raya. Kemudian melakukan peninjauan kembali soal sistem perlindungan anak di daerah tersebut agar mencegah keberulangan kasus serupa.