Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan aliran uang ke beberapa pihak saat pengusulan anggaran pengadaan tanah Pulogebang, Jakarta Timur.
Hal ini ditelusuri KPK melalui pemeriksaan Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Judistira Hermawan.
"Didalami terkait dugaan aliran uang kebeberapa pihak terkait saat proses pengusulan anggaran tersebut berjalan," ujar Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Selasa (7/3/2023).
Judistira diperiksa KPK sebagai saksi. KPK juga mendalami soal pembahasan anggaran di DPRD DKI Jakarta.
"Didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan usulan anggaran Perumda Sarana Jaya yang dibahas bersama DPRD DKI untuk pengadaan lahan di Pulogebang," ujarnya.
Diketahui, KPK mulai mengusut dugaan korupsi pengadaan tanah di Cakung oleh BUMD DKI Jakarta Sarana Jaya pada 2018-2019. Sampai saat ini, KPK masih mengumpulkan keterangan saksi dan bukti tambahan.
Meski sudah naik ke tahap penyidikan, KPK belum mengumumkan secara resmi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Hal ini akan dilakukan ketika proses penyidikan cukup.
Sementara penyidikan berlangsung, KPK masih terus menghitung kerugian negara yang diakibatkan korupsi ini. Kerugian dari kasus ini telah mencapai ratusan miliar rupiah.
Dalam proses penyidikan, KPK sempat menggeledah sejumlah ruangan di DPRD DKI Jakarta. Ruang kerja yang digeledah antara lain milik Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi dan eks Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik.
Taufik juga pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu. Ia mengaku ditanya penyidik soal proses penganggaran di DPRD DKI.