Keamanan Pangan MBG Disorot, Kementerian HAM Minta Evaluasi

15 Oct 2026, 13:14 WIB2 min read

Lia Hutasoit

News

Channel

Add Us on Google

Keamanan Pangan MBG Disorot, Kementerian HAM Minta Evaluasi

Ilustrasi MBG. (IDN Times/Tunggul Damarjati)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Kementerian HAM menyoroti keamanan pangan, kualitas makanan, dan pelayanan dalam program Makan Bergizi Gratis.
Mugiyanto meminta pemerintah mendengarkan kritik, memeriksa persoalan, dan melakukan perbaikan jika diperlukan.
Penguatan pemahaman HAM serta pelindungan kebebasan berekspresi menjadi agenda Kementerian HAM.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kamis (15/10/2026)

Mugiyanto menyampaikan kepada IDN Times bahwa tujuan pemenuhan gizi anak harus diikuti pelaksanaan yang baik. Ia menyoroti keamanan pangan, kualitas makanan, dan pelayanan dalam program MBG.

20 Oktober 2026

Sorotan tersebut menjadi respons menjelang momen dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Kementerian HAM menyoroti keamanan pangan, kualitas makanan, dan pelayanan dalam program Makan Bergizi Gratis serta meminta evaluasi.
Who?
Wakil Mentari HAM Mugiyanto menyampaikan sorotan dan permintaan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG.
Where?
Pernyataan Mugiyanto disampaikan kepada IDN Times dalam dateline Jakarta.
When?
Pernyataan itu dikutip Kamis (15/10/2026), menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2026.
Why?
Keamanan pangan, kualitas makanan, dan pelayanan perlu diperhatikan agar pemenuhan gizi anak tidak menimbulkan persoalan baru.
How?
Pemerintah diminta mendengarkan kritik, memeriksa persoalan, dan melakukan perbaikan apabila ditemukan kekurangan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Mugiyanto dari Kementerian HAM membicarakan program makanan gratis untuk anak-anak. Ia bilang makanan harus aman, bagus, dan pelayanannya baik. Pemerintah diminta mendengar kritik dari Komnas HAM dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperbaiki program jika ada masalah. Kementerian HAM ingin hak anak dan kebebasan berbicara tetap dilindungi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Evaluasi terhadap MBG dapat menjadi ruang untuk memperbaiki keamanan pangan, kualitas makanan, dan pelayanan bagi penerima manfaat. Sikap terbuka terhadap kritik dari Komnas HAM, lembaga HAM, dan masyarakat sipil juga mendukung pemeriksaan persoalan secara lebih menyeluruh ketika ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan program.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, menyoroti persoalan keamanan pangan, kualitas makanan, dan pelayanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia mengingatkan tujuan pemenuhan gizi anak harus diikuti dengan pelaksanaan yang baik agar program pemerintah tidak justru menimbulkan persoalan baru. Hal ini menjadi respons berkenaan dengan momen jelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2026 mendatang.

"Negara memang mempunyai kewajiban memastikan masyarakat, khususnya anak-anak, memperoleh akses terhadap gizi yang baik. Namun, tujuan yang baik juga harus diikuti pelaksanaan yang baik," kata Mugiyanto kepada IDN Times, Kamis (15/10/2026).

1. Keamanan pangan MBG harus dievaluasi

Menu MBG kebab ayam yang dikonsumsi para siswa. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Mugiyanto menilai MBG berkaitan dengan pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, dan tumbuh kembang anak. Namun, dia menyebut persoalan dalam pelaksanaan program, termasuk keamanan pangan dan kualitas makanan, perlu menjadi perhatian serius pemerintah.

"Karena itu, persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG, termasuk keamanan pangan, kualitas makanan, dan pelayanan kepada penerima manfaat, harus menjadi perhatian serius dan bahan evaluasi. Program ini harus terus diperbaiki agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak justru menimbulkan persoalan baru," ujar Mugiyanto.

2. Kritik lembaga HAM perlu ditindaklanjuti

Wamen HAM Mugiyanto ketika memberi sambutan dalam kegiatan uji publik RUU HAM Di Auditorium Rektorat UIN Walisongo Semarang. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Mugiyanto mengatakan pemerintah perlu mendengarkan kritik dan rekomendasi Komnas HAM, lembaga HAM lainnya, serta masyarakat sipil. Menurut dia, pemerintah perlu memeriksa setiap persoalan dan melakukan perbaikan apabila ditemukan kekurangan.

"Kami juga menghargai kritik dan rekomendasi dari Komnas HAM, lembaga-lembaga HAM lainnya, serta masyarakat sipil. Saya berasal dari lingkungan gerakan HAM dan memahami bahwa kritik merupakan bagian penting dari upaya memperbaiki kebijakan negara. Pemerintah tidak harus selalu sependapat dengan setiap kritik, tetapi pemerintah harus bersedia mendengarkan, memeriksa persoalannya, dan melakukan perbaikan apabila memang diperlukan," ujar dia.

3. Pelindungan kebebasan berekspresi menjadi agenda

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto saat berikan santunan berupa paket sembako kepada warga Jatinegara Kaum yang juga merupakan keluarga korban Peristiwa Mei 98 (Dok. KemenHAM)

Selain evaluasi MBG, Mugiyanto menyebut penguatan pemahaman HAM bagi TNI, Polri, ASN, dan pemerintah daerah sebagai agenda Kementerian HAM. Dia juga mendorong pembaruan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM untuk menjawab persoalan kebebasan berekspresi dan perlindungan pembela HAM.

"Mengenai kebebasan berekspresi dan perlindungan pembela HAM, kami akan terus mendorong pembenahan kebijakan dan koordinasi dengan lembaga terkait. Kritik, perbedaan pendapat, dan aktivitas pembelaan HAM merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Negara mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menggunakan hak-hak tersebut tanpa mengalami intimidasi, kekerasan, atau tindakan sewenang-wenang," ujarnya.