Kejagung Respons Praperadilan Ketiga Eks Wakil Kepala BGN Lodewyk

30 Agu 2026, 11:33 WIB

Dini Suciatiningrum

News

Channel

Add Us on Google

Kejagung Respons Praperadilan Ketiga Eks Wakil Kepala BGN Lodewyk

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Intinya Sih

Gini Kak

Kejagung menghormati praperadilan ketiga yang diajukan eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung sebagai hak tersangka dalam KUHAP dan siap memberikan jawaban di persidangan.
Tim jaksa akan meneliti apakah objek, dasar, tindakan upaya paksa, dan substansi gugatan sama dengan permohonan sebelumnya, mengingat KUHAP baru membatasi pengajuan untuk hal serupa.
Kejagung akan menjadikan batasan praperadilan, kewenangan pengadilan, legal standing, dan objek perkara sebagai argumentasi; penyidikan terhadap Lodewyk diyakini didukung alat bukti cukup dan sesuai prosedur.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Lodewyk Pusung dulu wakil kepala BGN. Ia meminta praperadilan untuk ketiga kali. Kejaksaan Agung bilang itu hak Lodewyk. Jaksa akan melihat dulu apakah permintaannya sama seperti yang dulu. Jaksa juga yakin penyidikan kepada Lodewyk sudah memakai bukti yang cukup dan sesuai aturan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Kejaksaan Agung (Kejagung) menghormati langkah eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung, yang mengajukan permohonan praperadilan untuk ketiga kalinya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan pengajuan praperadilan merupakan hak hukum tersangka yang dijamin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Kejaksaan menghormati pengajuan praperadilan sebagai hak hukum tersangka yang dijamin oleh KUHAP. Karena itu, silakan hak tersebut digunakan sesuai mekanisme hukum yang berlaku, nantinya Kejaksaan sebagai termohon tentu akan menghadapi serta memberikan jawaban di persidangan," ujar Anang, Sabtu (29/8/2026).

1. Tim jaksa akan cermati seksama permohonan

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna (IDN Times / Irfan Fathurohman)

Namun, dia menegaskan terdapat batasan dalam pengajuan praperadilan yang diatur dalam KUHAP baru. Berdasarkan Pasal 160 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2025, permohonan mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa hanya dapat diajukan satu kali untuk hal yang sama.

"Karena ini disebut sebagai pengajuan praperadilan yang ketiga, tentunya Tim Jaksa akan terlebih dahulu mencermati secara seksama permohonannya, terutama apakah objek, dasar, tindakan upaya paksa, serta substansi yang dipersoalkan sama dengan permohonan-permohonan sebelumnya," paparnya.

2. Bagian dari argumentasi persidangan

Tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya (tengah) berjalan memasuki mobil tahanan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, dan dua mantan Wakil Kepala BGN yakni Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG pada BGN tahun 2025-2026. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Anang mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari argumentasi hukum Kejaksaan di persidangan nantinya termasuk aturan dalan KUHAP yang baru.

"Hal tersebut akan menjadi bagian dari argumentasi hukum Kejaksaan di persidangan, termasuk mengenai aspek kewenangan pengadilan, legal standing, objek praperadilan, maupun batasan pengajuan praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP baru," paparnya

3. Seluruh tindakan penyidikan telah berdasarkan alat bukti

Infografis nyanyian Lodewyk Pusung di Praperadilan.

Sementara terkait pokok perkara, Kejagung tetap meyakini seluruh tindakan penyidikan dan upaya paksa yang dilakukan terhadap Lodewyk telah sesuai dengan ketentuan hukum acara.

"Terhadap pokok perkaranya sendiri, Kejaksaan tetap berkeyakinan bahwa seluruh tindakan penyidikan dan upaya paksa yang dilakukan telah berdasarkan alat bukti yang cukup serta dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara," katanya.