Kekerasan di Ranah Privat Dominan Dilaporkan, KDRT Tertinggi

17 Mar 2019, 18:00 WIB

Ilustrasi pemerkosaan. IDN Times/Sukma Shakti

Jakarta, IDN Times - Kekerasan di ranah privat masih menjadi kasus paling dominan dilaporkan. Kasus tertinggi dilaporkan adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Kekerasan dalam Pacaran (KDP), dan Inses (hubungan sedarah). Menurut Wakil Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah, pelaporan kasus marital rape atau perkosaan dalam perkawinan meningkat pada 2018.

"Hubungan seksual dengan cara yang tidak diinginkan dan menyebabkan penderitaan terhadap istri ini mencapai 195 kasus," ujar Yuniyanti dalam peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (Catahu) 2018 di Jakarta, Rabu (6/3).

1. Hanya tiga persen kasus KDRT yang dilaporkan ke lembaga layanan

foto hanya ilustrasi (IDN Times/Sukma Shakti)

Yuniyanti menjelaskan sebanyak 138 kasus perkosaan dalam perkawinan dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta P2TP2A. Selebihnya, dilaporkan ke organisasi masyarakat dan lembaga lainnya.

Menurut dia, meningkatnya pelaporan kasus perkosaan dalam perkawinan mengindikasikan implementasi UU Penghapusan KDRT (UU P-KDRT) masih memiliki sejumlah persoalan, seperti pencegahan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga dan penanganan KDRT.

"Meski UU P-KDRT telah 14 tahun diberlakukan, namun hanya tiga persen dari kasus KDRT yang dilaporkan ke lembaga layanan yang sampai ke pengadilan," ungkap dia.

2. Kekerasan inses dan marital rape sulit diungkapkan karena relasi keluarga

Kekerasan dalam rumah tangga KDRT (IDN Times/Sukma Shakti)

Menurut Yuniyanti, kasus kekerasan inses dan marital rape sulit diungkapkan, sebab terjadi dalam relasi keluarga. Apalagi korban diwajibkan untuk patuh, berbakti, dan tidak membuka aib keluarga.

Oleh sebab itu, pengungkapan kasus inses dan marital rape perlu ditindaklanjuti dengan penyediaan mekanisme pemulihan yang komprehensif dan berpihak kepada korban.

"Serta penghukuman pelaku yang berorientasi pada perubahan perilaku, sehingga tidak mengulangi lagi kejahatan yang pernah dilakukannya," kata Yuniyanti.

3. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mendesak disahkan

(IDN Times/Arief Rahmat)

Karena itu, Yuniyanti mengimbau, pemerintah dan DPR RI segera membahas dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Hal itu untuk menghentikan impunitas bagi pelaku kekerasan seksual dan membuka akses korban atas kebenaran, keadilan, pemulihan, dan jaminan atas ketidakberulangan.

"Termasuk menyetarakan posisi perempuan di depan hukum untuk mendapatkan perlindungan sepenuhnya atas tindakan pelanggaran hukum yang berbasis gender," kata dia.

4. Dibutuhkan peran aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat

Kementerian PP dan PA

Selain itu, aparat penegak hukum perlu mengoptimalkan penggunaan UU PKDRT, Undang Undang Perlindungan Anak, dan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama yang rentan menempatkan perempuan sebagai pelanggar hukum.

Tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama, dan tokoh adat diharapkan meningkatkan edukasi masyarakat agar kebiasaan, praktik dan budaya yang mendiskriminasi perempuan dapat diminimalkan.

"Kemudian, masyarakat juga harus fokus pada perlindungan korban yang menjadi tanggung jawab pemerintah dengan pelibatan korban, keluarga, masyarakat,dan korporasi, sehingga tidak mereviktimisasi perempuan korban berkelanjutan," kata dia.

5. Pengaduan kasus kekerasan perempuan meningkat 14 persen

IDN Times/Indiana Malia

Dalam Catahu 2018 Komnas Perempuan, pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2018 meningkat 14 persen dari tahun sebelumnya. Tercatat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama 2018 atau naik dari 2017 sebanyak 348.466).

Kasus kekerasan terhadap perempuan ini terdiri dari 13.568 kasus yang ditangani 209 lembaga mitra pengada layanan yang tersebar di 34 provinsi, serta sebanyak 392.610 kasus bersumber pada data kasus atau perkara yang ditangani Pengadilan Agama.