Kemen PPPA Aktifkan Pos SAPA Usai Bencana di Aceh dan Sumbar

Susanti mengeklaim, petugas perlu dibekali kemampuan mengidentifikasi aduan, deteksi dini, hingga rujukan kasus.

“Pos SAPA menjadi simpul koordinasi perlindungan perempuan dan anak yang diharapkan dapat mendekatkan akses masyarakat terhadap bantuan dan pendampingan. Kita perlu memastikan masyarakat mengetahui ke mana harus melapor ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta memastikan petugas memahami langkah yang harus dilakukan,” ujar Susanti.

Penguatan juga berjalan di Kabupaten Solok. Perencana Ahli Madya Kemen PPPA, Ratih Rachmawati, mengklaim pentingnya kesiapan mekanisme operasional.

“Yang paling penting adalah mendekatkan akses layanan kepada perempuan dan anak di wilayah terdampak bencana. Pos SAPA diharapkan menjadi perpanjangan layanan pemerintah daerah, sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat memperoleh respons awal tanpa harus menghadapi kesulitan untuk menjangkau layanan perlindungan,” ujar Ratih.

Pemerintah setempat menyiapkan SK petugas dan jadwal piket. Kepala DPPKB P3A Solok, Maryeti Marwazi, mengeklaim kesiapan jajarannya.

“Kami berharap para petugas Pos SAPA dapat menjalankan tugas dengan penuh kepedulian dan kesiapsiagaan dalam memberikan layanan kepada perempuan dan anak. Dengan adanya Pos SAPA, kami ingin memastikan setiap kejadian yang menyangkut perempuan dan anak dapat diketahui dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak terkait,” ujar Maryeti.