Kemen PPPA Soroti Dugaan Kekerasan Seksual kepada Pengungsi Gempa NTT
- Kemen PPPA mengoordinasikan laporan dugaan kekerasan seksual terhadap perempuan di pengungsian mandiri Kabupaten Sikka.
- Data per 18 Agustus 2026 mencatat 70 korban meninggal, termasuk 14 anak dan 34 perempuan dewasa.
- Kemen PPPA mendorong ruang aman, dukungan psikososial, dan pendataan pengungsi terpilah melalui Pos SAPA.
Jakarta, IDN Times - Perempuan diduga mengalami kekerasan seksual di lokasi pengungsian mandiri di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang wilayah tersebut. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyatakan laporan itu masih dalam proses koordinasi.
“Situasi bencana dan pengungsian dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena itu, aspek keselamatan dan perlindungan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap upaya respons kemanusiaan. Setiap laporan harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku dan kepentingan korban harus tetap menjadi perhatian utama,” ujar Menteri PPPA, Arifah Fauzi, dalam siaran pers, dikutip Sabtu (22/8/2026).
1. Dugaan kekerasan seksual disorot
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo) Laporan dugaan kekerasan seksual tersebut terjadi di lokasi pengungsian mandiri di Kabupaten Sikka. Kemen PPPA mengatakan, kasus itu masih dalam proses koordinasi.
Arifah menegaskan, perlindungan perempuan dan anak harus tetap menjadi bagian utama respons kemanusiaan meski situasi berada dalam kondisi darurat.
2. Perempuan dan anak jadi kelompok rentan
Menteri PPPA Arifah Fauzi mengunjungi korban dugaan kekerasan penyiraman air keras oleh anggota polisi. (Dok. KemenPPPA) Data Kemen PPPA dari Dinas Pengampu Urusan PPPA NTT per 18 Agustus 2026 mencatat ada sebanyak 70 orang meninggal dunia. Sebanyak 14 di antaranya anak dan 34 perempuan dewasa. Artinya, sekitar 68,6 persen korban meninggal merupakan anak dan perempuan dewasa.
“Dalam situasi bencana, perempuan dan anak bukan hanya kelompok yang perlu dibantu, tetapi memiliki kebutuhan dan risiko yang spesifik. Kami mengapresiasi seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi kemanusiaan, relawan, dan pihak lainnya yang telah memastikan kebutuhan perempuan, anak, dan kelompok rentan menjadi bagian dari perencanaan bantuan dan logistik darurat,” ujar Arifah.
3. Ruang aman hingga dukungan psikososial
Menteri PPPA Arifah Fauzi mengunjungi korban dugaan kekerasan penyiraman air keras oleh anggota polisi. (Dok. KemenPPPA) Kemen PPPA mendorong percepatan penyediaan ruang aman dan dukungan psikososial melalui Pos SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak). Pendataan pengungsi secara terpilah juga diminta dipercepat agar bantuan dan perlindungan dapat diberikan sesuai kebutuhan perempuan dan anak.
“Perlindungan perempuan dan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Dalam situasi bencana sekalipun, hak-hak perempuan dan anak harus tetap dipenuhi dan mereka harus mendapatkan bantuan serta perlindungan sesuai kebutuhannya,” kata Arifah.
Gempa magnitudo 7,7 mengguncang NTT pada Sabtu (15/8/2026) dan berdampak di sejumlah wilayah Flores. BNPB pada awal penanganan mencatat 47 orang meninggal dunia dan lebih dari 5.000 warga mengungsi. Data korban kemudian terus diperbarui. Pada 18 Agustus, Kementerian Kesehatan menyebut jumlah korban meninggal mencapai 70 orang dan 43.391 warga mengungsi di NTT.
Sejumlah fasilitas kesehatan juga terdampak, termasuk dua rumah sakit di Nagekeo yang operasionalnya terganggu. Kondisi pengungsian membuat kebutuhan dasar, layanan kesehatan, serta perlindungan kelompok rentan menjadi bagian penting dalam penanganan pascabencana.
