Kemen PPPA Uji Coba Penguatan Layanan di 100 UPTD PPA
Kemen PPPA dan UNFPA memperkuat layanan bagi perempuan dan anak melalui asesmen serta pendampingan di 100 UPTD PPA.
Pembentukan UPTD PPA telah mencakup 476 wilayah, tetapi belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
DKI Jakarta menjadi daerah percontohan, sementara data kasus diintegrasikan melalui SIMFONI PPA dan MOKA.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama United Nations Population Fund (UNFPA) memperkuat layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui asesmen dan pendampingan di 100 Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Pembentukan UPTD PPA diklaim baru menjangkau 87,22 persen wilayah
Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan, penguatan layanan ditujukan agar korban memperoleh pendampingan terintegrasi, mulai dari pengaduan hingga pemulihan.
“Kami berharap kerja sama dengan UNFPA dapat mendukung penguatan layanan UPTD PPA, mulai dari penerimaan pengaduan, pendampingan korban, layanan kesehatan dan psikologis, bantuan hukum, hingga pemulihan dan reintegrasi sosial. Kami ingin memastikan setiap korban mendapatkan layanan yang terintegrasi, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhannya,” ujar Arifah, dikutip dari siaran pers Kemen PPPA, Jumat (16/10/2026).
1. Pembentukan UPTD PPA belum merata
Menteri PPPA Arifah Fauzi meninjau kondisi perempuan dan anak korban gempa Flores yang menjalani pemulihan di Labuan Bajo, NTT, Senin (24/8/2026) (Dok/KemenPPPA) Kemen PPPA menyebut, pembentukan UPTD PPA telah mencapai 87,22 persen atau mencakup 476 wilayah, terdiri dari 34 provinsi dan 442 kabupaten/kota.
Bersama UNFPA, kementerian juga mendorong asesmen dan pendampingan di 100 UPTD PPA untuk memetakan kebutuhan daerah serta meningkatkan kapasitas petugas.
2. DKI Jakarta jadi rujukan layanan
Menteri PPPA Arifah Fauzi meninjau kondisi perempuan dan anak korban gempa Flores yang menjalani pemulihan di Labuan Bajo, NTT, Senin (24/8/2026) (Dok/KemenPPPA) DKI Jakarta menjadi salah satu daerah percontohan karena dukungan regulasi, pemerintah daerah, dan pimpinan daerah. Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan, mengatakan kerja sama diperkuat melalui implementasi surat keputusan bersama lintas kementerian dan lembaga.
“Kita ingin layanan ini terintegrasi, sehingga koordinasi antarinstansi bisa berjalan lebih efektif dan korban tidak harus berpindah-pindah sendiri untuk mendapatkan layanan,” ujar Veronica.
3. Data kasus diintegrasikan
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menjenguk PRT yang diduga jadi korban kekerasan di Bendungan Hilir. (Dok. KemenPPPA) Kemen PPPA mengembangkan SIMFONI PPA untuk mencatat laporan, memantau penyelesaian kasus, dan mengidentifikasi kendala penanganan. Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Dwi Oktavia, mengatakan aplikasi Monitoring Kasus (MOKA) milik daerah terintegrasi dengan sistem tersebut.
“Kami mengapresiasi dukungan Kemen PPPA dan UNFPA dalam memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak. Melalui kunjungan ini, kami berharap dapat saling belajar, bertukar praktik baik, serta memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi perempuan dan anak,” ujar Dwi.
