Kemendagri Minta Pemda Lunasi Dana Pengamanan TNI-Polri untuk Pilkada

16 Nov 2024, 09:01 WIB

Ilustrasi. KPU RI gelar simulasi pemungutan suara Pilkada 2024 (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat pemenuhan pendanaan pengamanan serta penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 dengan TNI dan Polri.

Hal ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam Rapat Asistensi Pemenuhan Pendanaan Pilkada Serentak 2024.

1. Pendanaan pengamanan dinilai penting

KPU RI menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Serentak 2024 di Maros, Sulawesi Selatan pada Minggu (15/9/2024) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Maurits menegaskan pentingnya mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, terutama terkait pendanaan untuk pengamanan yang dilakukan oleh TNI dan Polri.

Ia menekankan, NPHD harus segera direalisasikan guna mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak berlangsung secara lancar dan melahirkan demokrasi yang baik berdasarkan asas jujur dan adil (jurdil).

"Dukungan pendanaan sangat dibutuhkan untuk kesuksesan penyelenggaraan Pilkada Serentak. Karenanya, diharapkan agar Pemda segera menyelesaikan penyaluran pendanaan pengamanan Pilkada Serentak,” ucap Maurits.

2. Penyaluran anggaran harus sebelum pemungutan suara pilkada

KPU gelar simulasi pemungutan suara Pilkada 2024 di Maros, Sulsel (15/9/2024) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Maurits juga meminta Pemda untuk memberikan kepastian terkait waktu penyaluran kekurangan pendanaan kepada TNI dan Polri agar laporan dapat disampaikan tepat waktu sebelum pemungutan suara.

Pemerintah Pusat, lanjutnya, telah membentuk tim dukungan personel untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Pilkada dengan melibatkan berbagai stakeholder dari kementerian dan lembaga terkait.

“Progres penyaluran agar segera dilaporkan kepada Ditjen Bina Keuangan Daerah dengan mengirimkan data dan dokumen pendukung melalui contact person (administrator/operator) yang telah ditunjuk untuk masing-masing wilayah,” ujar Maurits.

3. Data daerah yang belum penuhi pendanaan

Ilustrasi pilkada. (IDN Times)

Lebih lanjut, Data Ditjen Bina Keuda menunjukkan bahwa 511 daerah telah menandatangani NPHD dengan TNI, sementara 535 daerah telah menandatangani NPHD dengan Polri.

Pemda yang telah merealisasikan 100 persen pendanaan kepada TNI sebanyak 474 Pemda, sementara 19 Pemda belum merealisasikan. Di sisi lain, sebanyak 494 Pemda telah merealisasikan 100 persen pendanaan kepada Polri, dengan 13 Pemda masih belum merealisasikan.

Karena itu, Pemda diminta untuk melakukan monitoring terhadap persoalan yang menjadi kendala dalam pencairan NPHD bagi TNI-Polri. Sebab, keduanya menjadi bagian yang sangat penting dalam memetakan dan mengamankan potensi konflik dalam pilkada.

"Kita berharap bisa menjadi zero mistake atau nol persoalan yang akan muncul dalam potensi kondusivitas Pilkada,” jelas Maurits.